SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Wacana pembangunan kawasan Hanibung sebagai destinasi wisata unggulan baru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memunculkan harapan sekaligus tanda tanya besar. Di satu sisi, masyarakat tentu mendukung lahirnya pusat ekonomi dan wisata baru.
Namun di sisi lain, publik sulit menutup mata terhadap jejak sejumlah proyek daerah yang hingga kini terbengkalai, kurang terurus, bahkan kehilangan fungsi.
Pertanyaan kritis pun muncul: mengapa pemerintah begitu bersemangat merancang proyek baru, sementara pekerjaan rumah lama belum terselesaikan?
Masalah ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut arah kebijakan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah.
Sebab pembangunan ideal bukan hanya soal membangun, melainkan memastikan manfaatnya hidup dan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak fasilitas publik yang membutuhkan perhatian serius. Taman Kota Sampit dan Taman Jelawat, misalnya, yang seharusnya menjadi ruang terbuka nyaman bagi warga, kini dinilai kurang terawat dan terlihat kotor di sejumlah titik.
Kondisi itu memberi kesan lemahnya pemeliharaan terhadap aset publik yang telah dibangun menggunakan uang rakyat.
Sirkuit Sahati juga menjadi sorotan. Fasilitas yang diharapkan mampu melahirkan kegiatan otomotif dan mendukung geliat ekonomi lokal hingga kini dinilai belum berfungsi optimal dan terkesan mangkrak.
Di kawasan wisata pesisir, siring laut Pantai Ujung Pandaran yang memiliki potensi besar juga dinilai kurang terurus. Padahal jika dikelola serius, kawasan tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir, membuka peluang usaha bagi UMKM, hingga menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.
Persoalan serupa tampak pada sektor perdagangan. Pasar Mangkikit dinilai belum berjalan optimal, sementara aktivitas di Pasar PPM disebut semakin sepi.
Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik tanpa strategi pengelolaan dan kajian kebutuhan ekonomi hanya berisiko melahirkan bangunan tanpa kehidupan.
Belum lagi persoalan infrastruktur sehari-hari yang langsung dirasakan warga. Jalan di kawasan Bundaran Balanga disebut mengalami benjolan di sejumlah titik, sementara lampu di kawasan Nur Mentaya banyak yang rusak dan mengurangi kenyamanan serta keamanan masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik mempertanyakan urgensi proyek baru. Apakah pembangunan Hanibung telah disiapkan dengan kajian matang dan strategi keberlanjutan, atau justru berpotensi mengulang pola lama: dibangun besar-besaran, diresmikan, lalu perlahan kehilangan perhatian?
Ironisnya, persoalan infrastruktur lingkungan di Kota Sampit juga masih menjadi keluhan masyarakat. Di sejumlah gang permukiman, kondisi jalan disebut belum mendapat perhatian serius.
Salah satunya Gang Mupakat di Baamang Hulu yang dikeluhkan warga kerap berubah seperti kubangan saat hujan turun. Genangan dan kondisi jalan yang rusak membuat akses warga terganggu, terlebih karena jalur tersebut menjadi akses menuju Masjid Al Hidayah.
Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan publik: mengapa proyek besar terus diwacanakan, sementara kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan permukiman masih belum tertangani optimal?
Jika pemerintah ingin membangun destinasi wisata baru bernilai besar, maka pembenahan infrastruktur dasar semestinya menjadi prioritas utama.
Jalan lingkungan yang layak, drainase yang berfungsi, penerangan memadai, dan fasilitas umum yang terawat adalah wajah pelayanan pemerintah yang paling nyata dirasakan masyarakat setiap hari.
Pemerintah Kabupaten Kotim tentu perlu menjawab keraguan itu dengan langkah nyata, bukan sekadar narasi pembangunan.
Solusi yang Perlu Dilakukan
Pertama, Pemkab Kotim perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek bermasalah, termasuk membuka hasil evaluasi kepada publik agar tercipta transparansi dan kepercayaan.
Kedua, pola pembangunan harus bergeser dari sekadar membangun menuju memastikan keberlanjutan. Setiap proyek wajib memiliki skema pengelolaan, anggaran pemeliharaan, dan target manfaat ekonomi yang jelas.
Ketiga, sebelum melahirkan destinasi baru, pemerintah sebaiknya mengutamakan revitalisasi fasilitas lama yang terbengkalai. Prinsip sederhana ini penting: benahi yang ada sebelum membangun yang baru.
Keempat, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan agar pembangunan tidak hanya berdasarkan keinginan birokrasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Masyarakat tidak anti pembangunan. Yang diharapkan adalah pembangunan yang hidup, terawat, dan berdampak nyata bagi ekonomi daerah. Hanibung boleh digagas, tetapi kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika pemerintah mampu membuktikan bahwa proyek lama tidak lagi dibiarkan terbengkalai.
Penulis: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
