SAMPIT ||  Journalistpolice.com – Kisruh anggaran hibah KONI Kotawaringin Timur (Kotim) berpotensi menghambat persiapan atlet menghadapi Porprov Kalteng XIII Tahun 2026.
Para atlet yang seharusnya fokus berlatih kini justru dihadapkan pada tarik-ulur birokrasi pencairan dana hibah.
Masalah ini muncul setelah anggaran KONI yang awalnya tercatat Rp750 juta dalam RKA berubah menjadi Rp3 miliar dalam DPA, sehingga memunculkan pertanyaan terkait mekanisme penganggaran.
Pemerintah daerah melalui Dispora menyatakan tidak menahan pencairan dana, namun memastikan proses administrasi harus sesuai aturan hibah dalam Perbup, sebagai bentuk kehati-hatian pasca kasus korupsi dana hibah KONI tahun 2021–2023.
Di sisi lain, keterlambatan pencairan anggaran berisiko menghambat tahapan pembinaan atlet.
Tanpa anggaran, seleksi atlet tidak dapat dilakukan, sementara pendaftaran cabang olahraga Porprov sudah dibuka sejak Februari dan akan ditutup pada April.
Kondisi ini membuat para atlet menjadi pihak yang paling terdampak.
Padahal mereka tidak terlibat dalam persoalan administrasi ataupun kasus masa lalu, tetapi justru harus menanggung dampaknya.
Karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat segera menemukan solusi agar konflik birokrasi tidak mengorbankan masa depan olahraga daerah.
Sebab jika polemik ini terus berlarut, bukan hanya organisasi yang terdampak, tetapi juga masa depan atlet dan prestasi olahraga Kotawaringin Timur (to/fit)
