SAMPIT – KALTENG  || Journalistpolice.com – Pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan bukan bertujuan mengambil hak masyarakat, melainkan menghentikan penguasaan ilegal oleh korporasi.
Namun di lapangan, narasi tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penyelesaian konflik agraria, salah satunya yang mencuat di areal perkebunan PT Mulia Agro Permai (PT MAP) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Berdasarkan catatan perizinan, PT MAP memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 30 tanggal 14 September 2005 seluas 9.055,50 hektare.
Setelah terbit SK Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, perusahaan disebut mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas sama melalui Keputusan Bupati Kotim Nomor 188.45/267/Huk-Ek.SDA/2014 tanggal 21 Juli 2014.
Namun, pemerintah melalui keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4/1/PKH/PMDN/2015 hanya menyetujui pelepasan kawasan seluas 7.476,24 hektare.
Dengan demikian, sekitar 1.579,24 hektare disebut tidak memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan.
Di atas areal 1.579,24 hektare itulah muncul klaim penguasaan dan kepemilikan dari tujuh kelompok masyarakat Desa Penyang, yakni kelompok Rudianto, Sahidi, Loven, Agus T Alang, Kakal, Rimba, dan kelompok Edy Petrus.
Kelompok-kelompok tersebut mengklaim memiliki dasar legalitas atas lahan yang mereka duduki dan menyebut areal tersebut berada di luar HGU yang disetujui pemerintah.
Konflik dengan PT MAP pun disebut berlangsung hingga kini. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak masyarakat, perusahaan disebut masih menguasai keseluruhan areal, termasuk lahan yang menjadi objek sengketa.
Bahkan, muncul tudingan adanya dukungan aparat penegak hukum (APH) terhadap penguasaan tersebut. Namun demikian, tudingan ini masih memerlukan pembuktian dan tanggapan resmi dari pihak terkait.
Persoalan semakin memanas setelah empat orang dari kelompok masyarakat dikabarkan telah ditangkap dan diproses hukum oleh aparat dari Polres Kotawaringin Timur dan Polda Kalimantan Tengah atas laporan PT MAP.
Pihak masyarakat menilai langkah hukum tersebut sebagai bentuk dugaan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanah yang mereka klaim berada di luar HGU perusahaan.
Masyarakat juga mempertanyakan relevansi pasal yang diterapkan dalam proses hukum tersebut dan menilai aparat semestinya lebih selektif menangani laporan karena objek sengketa disebut berada di luar areal HGU pelapor.
Di sisi lain, aparat penegak hukum maupun PT MAP hingga kini perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dasar laporan, legal standing, serta proses penegakan hukum yang dilakukan.
Ironisnya, di tengah klaim pemerintah bahwa penertiban kawasan hutan difokuskan pada korporasi yang menguasai lahan secara ilegal, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah melakukan penyitaan sekitar 1.267 hektare melalui SK Nomor 36 Tahun 2025 dinilai belum menunjukkan tindak lanjut nyata di lapangan.
Masyarakat mengklaim plang sitaan tidak lagi terlihat di lokasi dan perusahaan masih menjalankan penguasaan sebagaimana sebelumnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari PT MAP, Polres Kotim, Polda Kalimantan Tengah maupun Satgas PKH terkait sejumlah klaim tersebut, termasuk status hukum lahan, dasar penangkapan warga, serta tindak lanjut penguasaan kembali kawasan yang telah ditetapkan pemerintah.
Penulis Opini: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
