Journalistpolice.com – Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi bagian dari aset sitaan negara oleh Agrinas di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Ada aspirasi dan kegelisahan yang disuarakan oleh sebagian masyarakat Dayak. Mereka mempertanyakan sejauh mana keberadaan PT Agrinas Palma Nusantara mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang selama ini hidup dan berada di sekitar wilayah perkebunan tersebut.
Melalui opini ini, Petualang Jurnalis mencoba mengangkat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius dari Agrinas, DPRD, Pemerintah Daerah, dan lembaga adat di Kalimantan Tengah.
KSO dan SPK, Mengapa Masyarakat Lokal Dipertanyakan Kesempatannya?
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa hampir 90 persen penerima kerja sama operasional (KSO) maupun surat perintah kerja (SPK) di lingkungan Agrinas Kalteng berasal dari luar daerah.
Angka tersebut merupakan klaim dalam aspirasi yang beredar dan tentu masih membutuhkan pembuktian serta klarifikasi resmi.
Pertanyaannya sederhana: apakah putra-putri daerah Kalimantan Tengah sudah mendapatkan kesempatan yang adil untuk ikut berperan dalam pengelolaan perkebunan tersebut?
Masyarakat Dayak tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka menginginkan kesempatan yang setara, seleksi yang transparan, dan penilaian berdasarkan kemampuan, pengalaman, profesionalitas, serta integritas.
Jika masyarakat lokal memiliki kemampuan, mengapa kesempatan untuk berkontribusi justru menjadi persoalan yang dipertanyakan?
Pengelolaan Aset Negara Harus Transparan
Persoalan berikutnya menyangkut dugaan dominasi pejabat dan tenaga pengelola dari luar Kalimantan Tengah. Dalam aspirasi yang disampaikan, bahkan muncul klaim mengenai komposisi berdasarkan asal daerah dan latar belakang suku.
Klaim tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak Agrinas. Sebab, yang harus menjadi ukuran dalam penempatan pejabat dan pengelola adalah kompetensi, profesionalitas, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan.
Namun, transparansi mengenai siapa yang mengelola, bagaimana mitra ditunjuk, bagaimana sistem operasional dijalankan, dan sejauh mana masyarakat sekitar dilibatkan merupakan hal yang wajar untuk dipertanyakan.
Perlu diingat, perkebunan yang menjadi aset sitaan negara bukanlah milik kelompok atau golongan tertentu. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.
Jangan Sampai Masyarakat Dayak Hanya Menjadi Penonton
Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, masyarakat lokal tentu berharap kekayaan tersebut juga membawa manfaat bagi kehidupan mereka.
Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan hanya menyaksikan aktivitas ekonomi berjalan, sementara kesempatan kerja, kemitraan, dan manfaat ekonominya justru tidak mereka rasakan secara proporsional.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD kabupaten harus menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah juga perlu hadir memastikan tidak ada praktik diskriminasi atau pengabaian terhadap masyarakat lokal.
Masyarakat mengusulkan agar DPRD bersama pemerintah daerah memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan melalui kerja sama yang sah, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Agrinas Jangan Menutup Mata terhadap Aspirasi Daerah
Masyarakat juga meminta agar pimpinan Agrinas di Kalimantan Tengah membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi Dayak, serta unsur pemerintah daerah.
Bahkan, terdapat desakan agar Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD kabupaten segera mendatangi kantor Agrinas Kalteng di Jalan G. Obos Nomor 247, ujung Jalan G. Obos VIII, untuk meminta penjelasan langsung.
Desakan ini memperlihatkan adanya harapan agar lembaga legislatif tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi juga melakukan langkah konkret melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian yang sesuai hukum.
Aspirasi lainnya adalah agar putra-putri Dayak yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan integritas diberikan kesempatan mengikuti proses seleksi untuk menduduki posisi strategis di Agrinas Kalteng.
Hal tersebut patut dibahas secara terbuka tanpa mengesampingkan prinsip profesionalitas dan aturan yang berlaku.
Belajar dari Sejarah, Jangan Biarkan Kecemburuan Sosial Membesar
Ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai persoalan ekonomi dan tata kelola perkebunan berkembang menjadi kecemburuan sosial yang melibatkan identitas suku dan asal daerah.
Kalimantan Tengah memiliki sejarah konflik sosial pada 2001 di Sampit. Sejarah kelam tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat.
Jangan biarkan persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog, transparansi, dan penegakan aturan justru berkembang menjadi konflik horizontal.
Masyarakat Dayak dan seluruh masyarakat pendatang adalah bagian dari kehidupan Kalimantan Tengah. Persoalan ini tidak boleh diarahkan menjadi pertentangan antarsuku.
Yang harus diperjuangkan adalah keadilan, kesempatan ekonomi, penghormatan terhadap masyarakat lokal, dan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab.
DAD Kalteng, Di Mana Peran Organisasi Adat?
Aspirasi yang berkembang juga mempertanyakan sejauh mana Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah hadir dalam merespons persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Dayak.
Organisasi adat diharapkan mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Masyarakat menginginkan DAD lebih responsif terhadap persoalan nyata yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan masa depan masyarakat Dayak.
Evaluasi terhadap organisasi adat juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang patut didengar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Seruan Keras Harus Dijawab dengan Dialog dan Langkah Konstitusional
Dalam pernyataan yang beredar, terdapat ungkapan kekecewaan sangat keras, bahkan sampai menyuarakan keinginan memisahkan diri dari NKRI.
Ungkapan tersebut tidak boleh dianggap sebagai solusi. Sebaliknya, hal itu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak untuk memahami akar ketidakpuasan yang disampaikan.
Perjuangan memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat Dayak harus tetap ditempuh melalui jalur konstitusional, dialog, pengawasan, dan penegakan hukum.
Kalimantan Tengah adalah bagian dari Indonesia. Menjaga persatuan tidak berarti mengabaikan persoalan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Justru persoalan tersebut harus diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Petualang Jurnalis: Jangan Tunggu Aspirasi Berubah Menjadi Konflik
Agrinas Kalteng perlu menjawab pertanyaan masyarakat secara terbuka. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat lokal tidak kehilangan kesempatan untuk ikut menikmati manfaat pembangunan. DAD juga diharapkan hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat Dayak.
Jangan sampai program pengelolaan aset negara yang diharapkan memberikan manfaat bagi negara dan kesejahteraan rakyat justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akibat minimnya keterbukaan.
Masyarakat Dayak tidak meminta hak orang lain dirampas. Mereka meminta agar hak, kesempatan, dan keberadaan masyarakat lokal dihormati di tanah kelahirannya sendiri.
Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, membuka data, menjelaskan mekanisme, dan mencari solusi. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa jawaban.
CATATAN REDAKSI – PETUALANG JURNALIS
Hingga opini ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum berhasil dikonfirmasi atau belum memberikan keterangan resmi kepada redaksi mengenai berbagai persoalan dan klaim yang diangkat dalam tulisan ini.
Redaksi Petualang Jurnalis membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab, tanggapan, dan klarifikasi kepada pihak Agrinas, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD kabupaten, Pemerintah Daerah, DAD Kalteng, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Setiap penjelasan, data, maupun dokumen pendukung yang disampaikan akan menjadi bahan penting bagi redaksi untuk melengkapi pemberitaan agar persoalan ini dapat disajikan secara berimbang, objektif, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.
PETUALANG JURNALIS (MISNATO)
Mengawal Aspirasi, Menyuarakan Kebenaran, dan Mengedepankan Kepentingan Publik.
