SAMPIT – KALTENG  || Journalistpolice.com – Sengketa lahan antara enam warga Desa Pantap dengan PT Tapian Nadenggan bukan lagi sekadar perkara perdata yang sedang bergulir di meja hijau.
Konflik ini telah berkembang menjadi ujian besar bagi penegakan hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Setelah gugatan warga atas lahan sekitar 179 hektare ditolak Pengadilan Negeri Sampit pada April 2026 lalu, harapan kini bertumpu pada proses banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
Bagi masyarakat, banding bukan hanya upaya hukum biasa, melainkan kesempatan terakhir untuk memperoleh penilaian yang lebih mendalam terhadap seluruh fakta dan bukti yang diajukan.
Perkara ini menarik perhatian publik karena nilai gugatan yang mencapai Rp5 triliun. Namun yang lebih penting dari angka tersebut adalah substansi persoalan yang diperdebatkan, yakni dugaan penguasaan dan pemanfaatan lahan yang diklaim berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan.
Dalam setiap konflik agraria, kepastian hukum harus berjalan seiring dengan rasa keadilan. Putusan pengadilan memang harus dihormati, tetapi masyarakat juga berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila merasa hak-haknya belum terakomodasi secara maksimal.
Yang menjadi perhatian adalah situasi di lapangan yang justru semakin memanas ketika proses banding masih berlangsung.
Dugaan penutupan akses jalan masyarakat hingga aksi pengusiran petugas keamanan perusahaan menunjukkan bahwa konflik sosial berpotensi berkembang lebih luas apabila tidak segera dikelola dengan baik.
Semua pihak seharusnya menahan diri. Perusahaan perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sementara masyarakat juga perlu mengedepankan langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum.
Ketegangan di lapangan tidak akan menyelesaikan sengketa, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa konflik agraria di Kalimantan Tengah khususnya di Kotim masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.
Banyak sengketa lahan muncul akibat perbedaan persepsi mengenai batas wilayah, status tanah, maupun legalitas perizinan yang kerap kali sulit dipahami masyarakat awam.
Oleh karena itu, putusan banding nantinya akan menjadi sorotan publik. Bukan semata karena nilai gugatan yang fantastis, tetapi karena masyarakat ingin melihat apakah proses hukum benar-benar mampu menghadirkan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.
Apapun hasilnya nanti, perkara Desa Pantap melawan PT Tapian Nadenggan harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan perkebunan untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria secara transparan, adil, dan bermartabat.
Sebab pada akhirnya, keadilan tidak hanya diukur dari siapa yang menang atau kalah di pengadilan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Kesimpulan dan Penegasan
Sengketa lahan antara warga Desa Pantap dan PT Tapian Nadenggan telah melampaui sekadar perselisihan kepemilikan tanah. Perkara ini kini menjadi tolok ukur sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi besar.
Proses banding yang sedang berlangsung harus menjadi ruang untuk menguji kembali seluruh fakta, bukti, serta aspek hukum yang dipersoalkan para pihak.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian atas hak yang mereka klaim, sementara perusahaan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas legalitas usaha yang dimilikinya.
Karena itu, putusan yang lahir nantinya harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan, bukan sekadar kepastian administratif.
Penegasannya, selama putusan berkekuatan hukum tetap belum terbit, semua pihak seharusnya menahan diri dari tindakan-tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan di lapangan.
Tidak boleh ada upaya yang dapat ditafsirkan sebagai penguasaan sepihak, intimidasi, maupun tindakan yang memicu konflik sosial baru di tengah masyarakat.
Publik juga berhak mengawasi jalannya proses hukum ini secara terbuka dan transparan. Sebab, perkara Desa Pantap bukan hanya menyangkut 179 hektare lahan atau nilai gugatan triliunan rupiah, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil.
Jika hukum mampu memberikan putusan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perkara ini dapat menjadi contoh penyelesaian konflik agraria yang bermartabat.
Namun jika prosesnya menimbulkan keraguan publik, maka kasus ini justru berpotensi menjadi simbol lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di daerah.
Pada akhirnya, keadilan yang sesungguhnya bukan hanya tentang memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya, tetapi memastikan bahwa kebenaran diuji secara jujur, hak-hak para pihak dihormati, dan keputusan yang diambil mampu menciptakan kepastian hukum serta ketenangan sosial bagi masyarakat luas.
Penulis Opini: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
