KALTENG || Journalistpolice.com – Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi ironi pelayanan kesehatan yang tidak bisa dipandang sepele. Di satu sisi, disebut surplus bidan.
Namun di sisi lain, banyak desa dan wilayah pedalaman masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan ibu hamil, persalinan, dan kesehatan anak. Kondisi ini menunjukkan persoalan utama bukan lagi soal jumlah, melainkan pemerataan.
Istilah “surplus bidan” terasa paradoks ketika warga desa masih harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk pemeriksaan kehamilan atau mencari pertolongan persalinan.
Sebab bagi masyarakat pedalaman, pelayanan kesehatan tidak diukur dari data di meja birokrasi, melainkan dari ada atau tidaknya bidan yang bisa dijangkau saat dibutuhkan.
Fenomena ini sebenarnya mudah dipahami. Sebagian besar tenaga kesehatan lebih memilih bertugas di kawasan perkotaan karena fasilitas pendukung lebih tersedia.
Akses pendidikan anak, tempat tinggal yang layak, layanan internet, sarana transportasi, hingga peluang pengembangan karier membuat kota menjadi pilihan yang lebih rasional.
Sementara di desa terpencil, tantangan bertugas jauh lebih berat, bahkan kadang harus menghadapi akses jalan yang sulit dan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Akibatnya, distribusi tenaga kesehatan menjadi timpang. Kota mengalami penumpukan tenaga, sedangkan desa hidup dalam keterbatasan.
Padahal, masyarakat di wilayah terpencil justru membutuhkan kehadiran bidan lebih besar karena akses menuju rumah sakit rujukan sangat terbatas.
Masalah ini tidak boleh berhenti pada narasi tahunan bahwa “Kalteng surplus bidan”. Pemerintah daerah harus berani mengubah cara pandang.
Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan diukur dari berapa banyak tenaga tersedia secara administratif, melainkan sejauh mana layanan itu hadir merata hingga ke desa paling jauh.
Sudah saatnya pemerintah melakukan langkah nyata melalui redistribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah.
Desa terpencil harus menjadi prioritas penempatan, bukan sekadar pelengkap program. Namun penempatan saja tidak cukup.
Harus ada insentif yang layak agar tenaga kesehatan mau bertahan, mulai dari rumah dinas memadai, tambahan penghasilan khusus, dukungan transportasi, akses komunikasi, hingga jaminan percepatan karier.
Selain itu, pola pengabdian berbasis kontrak juga bisa menjadi solusi. Lulusan baru maupun ASN dapat diberikan masa tugas tertentu di pedalaman dengan jaminan mutasi atau promosi setelah masa pengabdian selesai. Dengan cara itu, beban tidak hanya ditanggung segelintir orang.
Di era digital, pelayanan kesehatan juga perlu diperkuat melalui konsultasi jarak jauh antara bidan desa dengan dokter atau rumah sakit rujukan.
Teknologi memang tidak menggantikan kehadiran tenaga kesehatan, tetapi bisa membantu pengambilan keputusan cepat dalam kondisi darurat.
Persoalan kesehatan ibu dan anak terlalu penting untuk dikalahkan oleh buruknya distribusi tenaga. Sebab ketika ibu hamil di desa harus menunggu lama mendapatkan pertolongan, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas pelayanan, melainkan keselamatan nyawa.
Pada akhirnya, pemerintah perlu jujur membaca keadaan: Kalteng mungkin surplus bidan di kota, tetapi masih minus di desa.
Dan selama kesenjangan itu belum diatasi, angka surplus tidak lebih dari sekadar statistik yang terdengar baik, tetapi belum sepenuhnya dirasakan rakyat.
Penulis Opini: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
