Oleh: Misnato – Petualang Jurnalis
SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com –Terminal Patih Rumbih Sampit, di Jalan MT Haryono, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi sorotan masyarakat setelah beredarnya dokumentasi kondisi halaman terminal yang rusak, berlubang, dan dipenuhi genangan air.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan fasilitas publik yang menjadi salah satu wajah pelayanan transportasi di daerah.
Foto dokumentasi yang diabadikan Riduan Kusuma dan diperbincangkan dalam Group WhatsApp Komunitas Peduli Kotawaringin Timur (KPK) memperlihatkan kondisi halaman terminal yang memprihatinkan. Sejumlah lubang besar tampak menampung air, sementara bus dan kendaraan lainnya tetap beraktivitas di kawasan tersebut.
Pemandangan ini tentu mengundang keprihatinan. Terminal bukan sekadar tempat kendaraan datang dan pergi. Terminal merupakan fasilitas publik yang menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan citra daerah di mata masyarakat.
Pertanyaannya, sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan?

Terminal Adalah Wajah Kota Sampit
Terminal Patih Rumbih merupakan salah satu fasilitas transportasi penting di Kota Sampit. Keberadaannya menjadi bagian dari aktivitas mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan antarkota.
Dalam diskusi Group WhatsApp KPK, salah seorang anggota menyampaikan kritik yang cukup tajam:
“Dalam kota saja seperti ini dan setiap bus mampir antarkota dalam provinsi maupun luar provinsi, melihat alangkah luar biasanya kota ini. Apa lagi di desa bagaimana?”
Pernyataan tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kondisi fasilitas publik.
Bagaimana masyarakat luar daerah menilai wajah Kota Sampit apabila fasilitas transportasi yang mereka temui justru memperlihatkan kondisi yang kurang terawat?
Kota Sampit dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Kalimantan Tengah. Karena itu, fasilitas publik semestinya mendapatkan perhatian sebanding dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.
PAD Mengalir, Fasilitas Publik Jangan Terabaikan
Kritik yang muncul dalam diskusi masyarakat juga menyinggung persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat tentu berharap penerimaan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik. Pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya pada akhirnya harus dikelola melalui mekanisme anggaran yang tepat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kondisi Terminal Patih Rumbih memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab pemerintah:
- Apakah kebutuhan pemeliharaan terminal sudah masuk dalam perencanaan anggaran?
- Apakah kerusakan halaman terminal sudah dilaporkan kepada pimpinan OPD terkait?
- Berapa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasilitas tersebut?
- Apa kendala yang menyebabkan kerusakan belum tertangani secara menyeluruh?
- Kapan pemerintah merencanakan perbaikannya?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bentuk kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan tentang besarnya pendapatan daerah. Masyarakat juga ingin melihat hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara langsung.
Dinas Perhubungan Harus Memberikan Penjelasan
Dalam diskusi KPK, perhatian masyarakat secara khusus diarahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai OPD yang berkaitan dengan urusan transportasi dan pengelolaan terminal sesuai kewenangannya.
Dinas Perhubungan perlu menjelaskan kondisi faktual Terminal Patih Rumbih, termasuk status pengelolaan, pemeliharaan fasilitas, serta langkah yang telah dan akan dilakukan.
Apabila perbaikan membutuhkan dukungan anggaran, apakah usulannya sudah disampaikan melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah?
Jika sudah, bagaimana perkembangannya? Jika belum, apa alasan dan kendalanya?
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal terus berlarut-larut karena lemahnya koordinasi atau tidak adanya tindak lanjut.
Fasilitas publik membutuhkan pemeliharaan rutin, bukan hanya perbaikan setelah kerusakan menjadi perhatian masyarakat.
Pemimpin Jangan Hanya Mengandalkan Laporan
Kritik masyarakat juga seharusnya menjadi perhatian pimpinan daerah.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya menerima laporan dari bawahannya. Perlu ada mekanisme pengawasan, pengecekan lapangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas setiap perangkat daerah.
Dalam diskusi KPK, muncul pandangan bahwa seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana anak buahnya melaksanakan perintah. Bahkan, seseorang yang pernah memimpin organisasi kecil sekalipun memahami pentingnya memeriksa pekerjaan, mengetahui kekurangan, serta memastikan tugas berjalan sebagaimana mestinya.
Pesan tersebut sederhana, tetapi mengandung makna penting dalam tata kelola pemerintahan.
Jangan sampai pimpinan baru mengetahui persoalan setelah foto kerusakan beredar di media sosial atau menjadi pemberitaan.
Pemerintah yang baik semestinya mampu mendeteksi persoalan lebih awal dan mengambil langkah pencegahan sebelum masyarakat harus berulang kali menyampaikan keluhan.
DPRD Jangan Hanya Mengetok Palu
Selain pemerintah daerah dan OPD terkait, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur juga perlu memberikan perhatian.
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni:
- Fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
- Fungsi anggaran, berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan anggaran daerah.
- Fungsi pengawasan, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara seimbang.
Persoalan Terminal Patih Rumbih dapat menjadi salah satu bahan pengawasan DPRD. Dewan dapat meminta penjelasan kepada OPD terkait, meninjau kondisi lapangan, dan memastikan kebutuhan perbaikan memperoleh perhatian dalam pembahasan anggaran sesuai prosedur.
Masyarakat tidak mengharapkan wakil rakyat hanya hadir dalam ruang persidangan. Masyarakat juga mengharapkan kehadiran mereka ketika persoalan pelayanan publik membutuhkan perhatian.
Pengawasan bukan sekadar kewajiban kelembagaan, melainkan bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan.
Deteksi Dini, Cegah Dini, Jangan RBT
Satu ungkapan menarik yang muncul dalam diskusi KPK patut menjadi bahan renungan bersama:
“Deteksi dini, cegah dini, jangan RBT (rencana bangun tidur).”
Ungkapan tersebut menyindir pola kerja yang baru bergerak setelah persoalan menjadi viral atau mendapat sorotan publik.
Padahal, kerusakan fasilitas umum dapat diketahui melalui pemeriksaan dan pemantauan berkala.
Tidak perlu menunggu masyarakat mengeluh berkali-kali. Tidak perlu menunggu media memberitakan. Tidak perlu menunggu persoalan menjadi besar untuk kemudian mencari solusi.
Pemerintah harus membangun budaya kerja yang responsif, terukur, dan bertanggung jawab.
Jika ditemukan kerusakan, segera lakukan pendataan. Jika membutuhkan anggaran, masukkan dalam perencanaan. Jika terdapat kendala kewenangan, koordinasikan dengan pihak yang berwenang.
Itulah makna pelayanan publik yang sesungguhnya.
Kritik Bukan Permusuhan, Melainkan Kepedulian
Pemerintah daerah tidak seharusnya memandang kritik masyarakat sebagai bentuk perlawanan atau upaya mencari kesalahan.
Justru kritik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana fasilitas publik dikelola, bagaimana anggaran digunakan, dan apa langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
Terminal Patih Rumbih seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan DPRD perlu duduk bersama mencari solusi konkret.
Jangan saling melempar tanggung jawab. Jangan menunggu persoalan menjadi viral. Jangan pula membiarkan fasilitas umum mengalami kerusakan berkepanjangan tanpa kepastian penanganan.
Terminal bukan sekadar tempat bus berhenti. Terminal adalah cermin kepedulian pemerintah terhadap pelayanan masyarakat.
Jika pintu masuk daerah saja kurang mendapatkan perhatian, bagaimana masyarakat dapat berharap fasilitas publik lainnya terpelihara dengan baik?
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari besarnya PAD, banyaknya program, atau panjangnya daftar kegiatan pembangunan.
Keberhasilan pemerintah juga terlihat dari hal-hal sederhana: jalan yang layak, terminal yang nyaman, fasilitas umum yang terawat, dan masyarakat yang merasa diperhatikan.
Jangan tunggu viral baru bergerak. Jangan tunggu rakyat kecewa baru berbenah.
Karena jabatan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat, dan pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah.
MISNATO
Petualang Jurnalis
Sumber informasi: Diskusi Group WhatsApp Komunitas Peduli Kotawaringin Timur (KPK).
Foto dokumentasi: Riduan Kusuma (20/11/2026).
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan kontrol sosial berdasarkan dokumentasi kondisi Terminal Patih Rumbih serta diskusi masyarakat. Redaksi JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Perhubungan, DPRD Kotim, serta pihak-pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang dan kepentingan publik.













