Oleh: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
Journalistpolice.com – Perkara dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyisakan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka:
Apakah penyadapan tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada makar, atau justru bagian dari pekerjaan penegakan hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya berdasarkan siapa yang melakukan, siapa yang menjadi sasaran, atau siapa yang sekarang berhadapan dengan proses hukum. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni tujuan, motif, kewenangan, prosedur, dan penggunaan hasil penyadapan.
Sebagaimana menjadi pokok pembahasan dalam Ozi Chanel, persoalan ini patut dilihat secara kritis. Jangan sampai sebuah tindakan langsung diberi label makar sebelum seluruh fakta dan unsur pidananya diuji.
Sebaliknya, jangan pula setiap tindakan penyadapan dibenarkan hanya dengan alasan menjalankan tugas atau mengungkap kejahatan.
HAKIM HARUS MEMBUAT PUTUSAN, BUKAN SEKADAR MENGIKUTI ASUMSI
Dalam negara hukum, tugas hakim bukan membenarkan tuduhan, bukan pula mengikuti opini yang berkembang di tengah masyarakat.
Hakim harus memeriksa fakta, menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, kemudian menyusun pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan tiga hal: dugaan tindak pidana, proses penyidikan, dan putusan pengadilan.
Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu terbukti bersalah. Demikian pula seseorang yang melakukan penyadapan belum otomatis dapat dikategorikan melakukan makar.
Semua harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
JIKA PENYADAPAN UNTUK MEMBONGKAR KEJAHATAN, APAKAH ITU MAKAR?
Inilah pertanyaan yang paling menarik untuk diuji.
Bayangkan apabila penyadapan dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan korupsi, permufakatan jahat, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindak pidana lain.
Apakah kegiatan tersebut otomatis merupakan makar?
Tentu tidak sesederhana itu.
Penyadapan dalam kondisi tertentu merupakan instrumen penegakan hukum. Akan tetapi, pelaksanaannya wajib memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Jika dilakukan tanpa hak, tanpa kewenangan, atau menyimpang dari ketentuan hukum, tindakan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Namun, pelanggaran penyadapan dan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
SIAPA YANG MENJADI SASARAN DAN APA YANG SEDANG DIBICARAKAN?
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai isi komunikasi yang diduga disadap.
Apakah benar terdapat pembicaraan mengenai rencana tindak pidana? Apakah terdapat pembahasan mengenai korupsi, kepentingan politik, atau persoalan lain?
Jika memang terdapat rekaman, penyidik harus menjelaskan konteksnya melalui pemeriksaan yang sah.
Publik juga patut mempertanyakan:
- Pada waktu dan bagian rekaman yang mana terdapat dugaan pembicaraan tindak pidana?
- Siapa saja pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut?
- Apakah pembicaraan itu merupakan rencana kejahatan atau sekadar diskusi?
- Adakah bukti lain yang mendukung isi rekaman?
- Apakah hasil penyadapan diperoleh dan digunakan sesuai ketentuan hukum?
Rekaman percakapan tidak boleh dipotong dari konteksnya. Sebuah pembicaraan tidak dapat serta-merta dijadikan bukti permufakatan jahat tanpa pemeriksaan terhadap isi, maksud, dan keterkaitan dengan perbuatan nyata.
RANTAI KOMANDO HARUS DIBUKA
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rantai komando.
Siapa yang memerintahkan penyadapan? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang mengoperasikan teknologi? Siapa yang menerima laporan? Dan siapa yang menggunakan hasil penyadapan?
Jika benar terdapat perintah berjenjang, penyidik harus mengungkap keseluruhan proses tersebut secara objektif.
Apabila penyadapan dilakukan atas dasar kepentingan penegakan hukum, dasar hukum dan prosedurnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukannya.
JANGAN SAMPAI HUKUM MENJADI ALAT PERTARUNGAN KEKUASAAN
Perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian dan dugaan penyadapan terhadap lingkungan Presiden tentu memiliki dimensi kelembagaan dan politik yang besar.
Tetapi justru karena itulah proses hukum harus dijaga dari kepentingan politik.
Jangan sampai penyidikan hanya menjadi ajang pembuktian siapa yang berkuasa dan siapa yang kehilangan kekuasaan.
Jika ada dugaan tindak pidana, buktikan.
Jika ada dugaan makar, buktikan unsur makar.
Jika ada penyadapan ilegal, buktikan pelanggaran dan pertanggungjawaban pidananya.
Jangan menggunakan satu dugaan untuk secara otomatis membenarkan dugaan lainnya.
DUA PERTANYAAN, DUA PEMBUKTIAN
Petualang Jurnalis melihat bahwa perkara ini setidaknya mengandung dua pertanyaan hukum yang harus dijawab secara terpisah.
Pertama: Apakah penyadapan dilakukan secara sah?
Jawabannya harus ditemukan melalui pemeriksaan kewenangan, prosedur, tujuan, dan penggunaan hasil penyadapan.
Kedua: Apakah terdapat unsur tindak pidana makar?
Jawabannya harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, bukan semata-mata karena adanya aktivitas penyadapan terhadap pejabat negara.
Kedua pertanyaan tersebut tidak boleh saling menggantikan.
Sebab, penyadapan ilegal tidak otomatis berarti makar. Demikian pula alasan penegakan hukum tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya pelanggaran prosedur.
PENUTUP: KEBENARAN HARUS DITEMUKAN, BUKAN DIBENTUK
Pada akhirnya, perkara Listyo Sigit bukan hanya menyangkut individu atau institusi kepolisian. Perkara ini menyangkut bagaimana negara menjalankan kewenangan, melindungi Presiden, menghormati hak warga negara, dan menegakkan hukum secara adil.
Jika penyadapan dilakukan untuk mengungkap kejahatan, tunjukkan dasar kewenangan dan bukti pendukungnya.
Jika penyadapan dilakukan secara ilegal, ungkap siapa yang bertanggung jawab.
Jika terdapat dugaan makar, buktikan seluruh unsur pidananya melalui proses peradilan.
Jangan sampai orang yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum diperlakukan sebagai pelaku makar tanpa pembuktian. Sebaliknya, jangan sampai tindakan penyalahgunaan kewenangan berlindung di balik dalih penegakan hukum.
Sebab, penegakan hukum bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang mampu membuktikan kebenaran berdasarkan hukum.
Petualang Jurnalis
JournalistPolice.com
Sumber: Ozi chanel
Catatan redaksi: Editorial ini merupakan pandangan dan analisis penulis berdasarkan pokok-pokok catatan pembahasan Ozi Chanel serta persoalan hukum yang berkembang. Editorial tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam perkara ini.
