LIMA PULUH KOTA – SUMBAR || Journalistpolice.com – Kematian sejumlah sapi milik warga di wilayah Muaro Katinggian setelah mendapatkan pengobatan memunculkan sorotan serius terhadap pelayanan kesehatan hewan dan fungsi pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Persoalan tersebut mencuat melalui rilis dan informasi yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Praktisi Media Indonesia (SPMI), Drs. Edi Anwar Asfar, S.H., kepada redaksi JournalistPolice.com.
Dalam rilis tersebut, Edi menyampaikan sejumlah pengaduan warga terkait dugaan keterlambatan pelayanan, pungutan biaya pengobatan, hingga penggunaan jarum suntik yang dipersoalkan karena diduga digunakan untuk menangani sapi berbeda tanpa penggantian.
Afrad Aulia, yang disebut dalam rilis sebagai petugas atau mantri hewan, diduga menunda pelayanan pengobatan hingga sore hari. Pemilik ternak juga disebut harus mengeluarkan biaya hingga Rp150 ribu untuk setiap ekor sapi yang mendapatkan suntikan.
Tidak hanya persoalan biaya, prosedur penggunaan peralatan medis juga menjadi perhatian. Dugaan penggunaan jarum suntik berulang tanpa penggantian perlu diperiksa karena berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit apabila tidak memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi.
Dalam informasi yang disampaikan Edi Anwar Asfar, sapi milik Edi Warman alias Edi Jenggot dan Harri Dedek dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan penanganan dari Afrad Aulia.
Bahkan, jumlah ternak yang dipersoalkan disebut mencapai tiga ekor.
Redaksi belum memperoleh hasil pemeriksaan medis yang memastikan hubungan antara tindakan pengobatan dan kematian ternak tersebut. Karena itu, penyebab kematian sapi harus dipastikan melalui pemeriksaan dokter hewan yang berkompeten.
Persoalan ini tidak boleh disimpulkan secara sepihak. Namun, laporan masyarakat juga tidak semestinya diabaikan.
Pelayanan Disebut Gratis, Mengapa Warga Mengaku Membayar?
Dalam rilis yang diterima redaksi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, drh. Devi Kusmira, disebut pernah menyampaikan bahwa pelayanan pengobatan hewan selama jam kerja tidak dipungut biaya alias gratis.
Pernyataan tersebut, menurut informasi dalam rilis, disampaikan ketika Edi Warman alias Edi Jenggot bersama sejumlah warga mendatangi kantor dinas untuk mempertanyakan persoalan kematian ternak mereka.
Namun, menurut keterangan Edi Anwar Asfar, pertemuan tersebut belum memberikan kejelasan penyelesaian atas pengaduan warga.
Dalam pertemuan itu, drh. Devi juga disebut mengeluhkan kinerja bawahannya yang dinilai sulit diberi arahan.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan dinas.
Jika pelayanan memang digratiskan selama jam kerja, bagaimana penjelasan atas pengakuan warga yang menyebut adanya biaya hingga Rp150 ribu per ekor?
Apakah biaya tersebut merupakan pungutan resmi, biaya obat, atau komponen pelayanan lainnya? Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebagai pimpinan instansi, kepala dinas memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pelayanan diterapkan secara konsisten, petugas bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Belasan Sapi Sakit, Dinas Diminta Segera Turun
Persoalan semakin membutuhkan perhatian setelah dalam rilis tersebut disampaikan bahwa belasan ekor sapi di Dusun Muaro Katinggian dilaporkan mengalami sakit.
Sebagian ternak disebut menunjukkan gejala yang diduga mengarah pada penyakit mulut dan kuku (PMK).
Kondisi tersebut membutuhkan respons cepat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemeriksaan lapangan, diagnosis dokter hewan, penanganan ternak sakit, serta langkah pencegahan penularan harus segera dilakukan.
Gejala klinis saja belum cukup untuk memastikan suatu ternak terjangkit PMK. Pemeriksaan tenaga medis veteriner diperlukan agar diagnosis dan tindakan penanganannya tepat.
Jangan sampai peternak menghadapi ancaman penyakit ternak tanpa pendampingan dan kepastian pelayanan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Kehadiran dinas di lapangan bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha peternakan.
Di Balik Kematian Sapi, Ada Harapan Keluarga yang Pupus
Di balik laporan kematian ternak tersebut, terdapat kisah perjuangan masyarakat kecil yang patut mendapat perhatian.
Dalam keterangan yang disampaikan Edi Anwar Asfar, Edi Warman alias Edi Jenggot, 65 tahun, disebut telah menjalani kehidupan sebagai penggembala sapi milik orang lain selama enam tahun.
Dari hasil kerja kerasnya, ia berusaha mengumpulkan uang agar suatu hari dapat memiliki seekor sapi sendiri.
Impian itu sederhana. Ia ingin menjual sapi tersebut untuk membelikan laptop bagi anaknya.
Namun, harapan yang dibangun melalui perjuangan bertahun-tahun itu kini pupus setelah sapi miliknya dilaporkan mati.
Nasib Harri Dedek juga disebut tidak kalah memprihatinkan. Sapi yang dipeliharanya merupakan hasil usaha bersama dan tabungan yang direncanakan untuk membeli kayu guna membangun pondok sederhana bagi istri dan keluarganya.
Bahkan, dokumentasi yang disertakan bersama rilis memperlihatkan seekor anak sapi yang menurut keterangan pengirim foto merupakan anak dari induk sapi milik Harri Dedek yang dilaporkan mati sehari sebelumnya.
Dokumentasi tersebut memperlihatkan dampak persoalan yang dilaporkan warga. Namun, penyebab kematian induk maupun anak sapi tetap membutuhkan penjelasan medis.
Bagi peternak kecil, ternak bukan sekadar aset ekonomi. Di dalamnya terdapat pengorbanan, tabungan, dan harapan untuk masa depan keluarga.
Edi Anwar Soroti Pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administratif
Ketua Umum DPP SPMI, Drs. Edi Anwar Asfar, S.H., menilai persoalan kematian sapi di Muaro Katinggian perlu mendapatkan perhatian serius, bukan hanya dari sisi pelayanan administrasi, tetapi juga dari aspek pertanggungjawaban hukum apabila nantinya ditemukan pelanggaran.
Menurutnya, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat menjadi perhatian apabila dugaan pelanggaran pelayanan kesehatan hewan terbukti dan memenuhi unsur-unsur hukum.
Pertama, pertanggungjawaban perdata melalui tuntutan ganti rugi.
Edi menyoroti Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Pasal tersebut pada prinsipnya mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian tersebut.
Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau kewajiban setelah pihak yang bersangkutan dinyatakan lalai sesuai persyaratan hukum.
Dengan demikian, apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewajiban yang menimbulkan kerugian, pemilik ternak dapat mempertimbangkan gugatan perdata.
Ganti rugi dapat mencakup nilai ekonomi sapi yang mati, biaya pengobatan, dan kerugian lain yang dapat dibuktikan serta memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan yang dipersoalkan.
Kedua, kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Edi juga mengingatkan adanya ketentuan mengenai penganiayaan hewan dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pasal 337 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan maupun merugikan kesehatannya secara melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II.
Sementara itu, Pasal 337 ayat (2) mengatur ancaman lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hewan sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, yakni penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.
Ketentuan tersebut bukan berarti setiap kematian hewan setelah pengobatan otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan yang memenuhi unsur penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ketiga, pemeriksaan etik dan administratif.
Edi juga meminta agar pelayanan kesehatan hewan di Muaro Katinggian dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner, termasuk persyaratan dan tata cara pelayanannya.
Apabila ditemukan pelanggaran, dinas perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Jika berkaitan dengan pelanggaran etik profesi, pemeriksaan dapat ditempuh melalui mekanisme organisasi profesi sesuai kewenangannya.
Menurut Edi, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada petugas lapangan, tetapi juga harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan instansi.
“Kalau benar ada petugas yang menunda pelayanan, menarik biaya di luar ketentuan, atau menggunakan peralatan medis yang tidak sesuai standar, hal tersebut harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan justru menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Edi dalam pernyataannya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala dinas sebagai pimpinan instansi memiliki tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh jajaran di bawahnya.
“Seorang kepala dinas tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pelayanan pemerintah itu gratis. Harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Kalau ada bawahan yang sulit diarahkan, justru di situlah fungsi kepemimpinan, pembinaan, dan pengawasan harus dijalankan,” ujarnya.
Edi mendorong agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pelayanan, prosedur penggunaan alat suntik, ketentuan biaya pengobatan, serta penyebab kematian ternak warga.
Ia juga meminta pemilik ternak mengumpulkan bukti kepemilikan sapi, dokumentasi kondisi ternak, riwayat pengobatan, bukti pembayaran apabila ada, serta keterangan saksi untuk mendukung pengaduan mereka.
“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan ataupun menghakimi pihak tertentu. Namun, setiap dugaan persoalan pelayanan publik harus dibuka secara terang. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Jika tidak terbukti, sampaikan pula hasil pemeriksaannya kepada masyarakat,” tegasnya.
Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab Dinas
Untuk memperoleh kejelasan dan mencegah persoalan serupa terulang, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Apakah benar pelayanan pengobatan hewan selama jam kerja diberikan secara gratis?
- Bagaimana penjelasan mengenai pengakuan warga terkait biaya hingga Rp150 ribu per ekor?
- Bagaimana standar penggunaan, sterilisasi, dan penggantian jarum suntik dalam pelayanan kesehatan hewan?
- Apakah dinas telah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematian ternak warga?
- Apa langkah konkret dinas untuk menangani laporan belasan sapi sakit di Muaro Katinggian?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk mendapatkan kepastian dan memastikan pelayanan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan hewan yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada evaluasi dan tindakan sesuai aturan. Sebaliknya, apabila dugaan warga tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka.
Jangan sampai masyarakat yang telah kehilangan ternaknya harus menanggung sendiri seluruh kerugian tanpa mendapatkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Sebab, bagi peternak kecil, kematian seekor sapi bukan hanya kehilangan nilai ekonomi, tetapi juga kehilangan tabungan, pengorbanan, dan harapan untuk masa depan keluarga.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan rilis, keterangan, dan dokumentasi foto yang disampaikan Ketua Umum DPP SPMI, Drs. Edi Anwar Asfar, S.H., kepada redaksi JournalistPolice.com.
Redaksi belum melakukan konfirmasi langsung kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, informasi mengenai dugaan keterlambatan pelayanan, pungutan biaya, penggunaan jarum suntik, serta penyebab kematian ternak masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Afrad Aulia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, drh. Devi Kusmira, maupun pihak terkait lainnya demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
