Oleh: Hardi P. Hady
Anggota Dewan Pakar DAD Kotim
SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan lembaga adat yang memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjaga marwah Adat Dayak, memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak, serta menjadi tempat masyarakat Adat Dayak memperoleh perlindungan dan keadilan.
Namun, keberadaan sebuah lembaga adat tidak cukup hanya dibuktikan dengan struktur organisasi, jabatan kehormatan, kegiatan seremonial, dan besarnya anggaran. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang diwakilinya.
Sebagai Anggota Dewan Pakar DAD Kotim, saya memandang sudah saatnya dilakukan introspeksi dan evaluasi secara terbuka terhadap perjalanan organisasi, termasuk kepemimpinan Halikinnor yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kotim sekaligus Ketua Umum DAD Kotim.
Pertanyaan ini bukan bermaksud menyerang pribadi seseorang. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi adat agar tidak kehilangan marwah, independensi, dan tujuan perjuangannya.
Ada enam persoalan mendasar yang menurut saya layak menjadi perhatian bersama.
1. Apa Saja yang Telah Dilakukan Halikinnor Selama Memimpin Kotim?
Sebagai kepala daerah, Halikinnor memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh masyarakat Kotim.
Publik berhak mengevaluasi apa saja capaian selama kepemimpinannya. Sejauh mana pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, penyelesaian konflik lahan, dan pemerataan ekonomi telah diwujudkan?
Keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur melalui kegiatan seremonial, pembangunan fisik, maupun laporan administratif. Ukuran yang sesungguhnya adalah perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok.
2. Menjadi Bupati Sekaligus Ketua Umum DAD, Apa Kontribusinya bagi Masyarakat Adat?
Pertanyaan berikutnya lebih mendasar: apa kontribusi Halikinnor sebagai Ketua Umum DAD Kotim terhadap masyarakat adat Dayak?
Apakah masyarakat adat semakin terlindungi? Apakah persoalan tanah dan wilayah adat mendapatkan perhatian serius? Bagaimana peran DAD ketika masyarakat berhadapan dengan perusahaan, persoalan hukum, maupun konflik sosial?
DAD seharusnya menjadi tempat masyarakat adat memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pembelaan ketika hak-haknya terancam.
Jangan sampai organisasi adat hanya terlihat aktif dalam kegiatan pelantikan, rapat, seremoni, dan acara kebudayaan, tetapi kurang terlihat ketika masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan.
Jabatan Ketua Umum harus dibuktikan melalui pengabdian dan hasil kerja nyata, bukan sekadar kedudukan dalam struktur organisasi.
3. Anggaran DAD Konon Rp1 Miliar per Tahun, Apa Manfaatnya?
Ini merupakan salah satu persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka.
Beredar informasi mengenai anggaran DAD Kotim yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Besaran tersebut tentu harus dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi, termasuk sumber pendanaan dan realisasinya.
Jika benar terdapat alokasi sebesar itu, masyarakat patut mengetahui bagaimana penggunaannya.
Berapa untuk operasional organisasi? Berapa untuk kegiatan adat? Berapa untuk pendampingan masyarakat? Berapa untuk penyelesaian persoalan adat? Dan berapa yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Dayak di tingkat desa?
Jangan sampai organisasi memiliki anggaran besar, tetapi masyarakat adat masih kesulitan mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan yang menyangkut hak dan kepentingannya.
Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen. Anggaran harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab organisasi, bukan ancaman terhadap kehormatan lembaga adat.
4. Benarkah Ada Sindikat dan Makelar Kasus di Lingkungan DAD?
Saya juga memandang perlu adanya penelusuran terhadap isu dugaan sindikat dan makelar kasus yang dikaitkan dengan lingkungan DAD.
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi rumor, tetapi juga tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti.
Apabila benar terdapat oknum yang menggunakan nama, jabatan, atau pengaruh organisasi adat untuk menjanjikan penyelesaian perkara dengan imbalan tertentu, hal tersebut harus ditelusuri secara serius.
Nama besar lembaga adat tidak boleh dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
DAD harus menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Jika ditemukan oknum yang menyalahgunakan nama organisasi, harus ada pemeriksaan dan tindakan sesuai mekanisme organisasi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat adat membutuhkan lembaga yang memberikan perlindungan, bukan justru menambah persoalan baru.
5. Sudah Waktunya Anggaran DAD Dievaluasi dan Diaudit?
Menurut saya, evaluasi dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran DAD Kotim merupakan langkah yang wajar dan patut dipertimbangkan.
Audit bukan berarti menuduh adanya korupsi. Audit merupakan instrumen untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, memiliki bukti pertanggungjawaban, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan organisasi.
Apabila terdapat dana yang bersumber dari APBD, penggunaannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Masyarakat berhak mengetahui program kerja, laporan realisasi, pertanggungjawaban kegiatan, serta manfaat yang dihasilkan.
Jangan sampai anggaran terus berjalan setiap tahun, sementara kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat adat tidak pernah dievaluasi secara terbuka.
Lembaga adat yang kuat bukan lembaga yang menghindari pemeriksaan, melainkan lembaga yang berani mempertanggungjawabkan setiap amanah.
6. Apakah Halikinnor Masih Layak Memimpin DAD Kotim?
Inilah pertanyaan yang paling mendasar dan perlu direnungkan bersama.
Apakah Halikinnor masih layak melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum DAD Kotim?
Pertanyaan ini mungkin terdengar keras. Namun, tidak ada organisasi yang boleh menempatkan pemimpinnya di atas evaluasi.
Jabatan Ketua Umum merupakan amanah, bukan kekuasaan yang tidak dapat dipertanyakan.
Kepemimpinan harus dibuktikan melalui integritas, kemampuan merangkul seluruh elemen masyarakat Dayak, keberpihakan, serta hasil kerja nyata.
Jika masyarakat menilai kepemimpinan tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan, mekanisme evaluasi internal harus dijalankan berdasarkan AD/ART dan ketentuan organisasi.
Jangan sampai kepentingan mempertahankan jabatan justru lebih besar daripada kepentingan memperjuangkan masyarakat adat.
DAD membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga independensi organisasi, menyatukan masyarakat Dayak, serta berani berdiri bersama masyarakat ketika hak-hak adat mereka dipertaruhkan.
DAD Harus Kembali kepada Marwah Adat
Persoalan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan Dewan Adat Dayak pada tujuan dan marwah pendiriannya.
Dewan Adat Dayak harus menjadi kekuatan moral yang mampu mengawal kepentingan masyarakat adat, bukan menjadi perpanjangan kepentingan politik maupun kekuasaan siapa pun.
Sebagai bagian dari Dewan Pakar DAD Kotim, saya berharap organisasi ini tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik harus dijadikan bahan introspeksi untuk memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Masyarakat Dayak tidak membutuhkan organisasi yang hanya besar dalam struktur, tetapi lemah dalam pengabdian.
Tidak cukup memiliki ketua, pengurus, sekretariat, dan anggaran jika masyarakat yang seharusnya dilayani justru masih mempertanyakan keberadaan serta manfaat organisasi tersebut.
Saya berharap Halikinnor dan seluruh jajaran pengurus DAD Kotim berkenan memberikan penjelasan secara terbuka terhadap enam persoalan tersebut.
Jika kepemimpinan sudah berjalan baik, tunjukkan hasilnya. Jika anggaran telah digunakan sesuai ketentuan, buka pertanggungjawabannya. Jika masyarakat telah mendapatkan perlindungan, tunjukkan bukti nyata pengabdiannya.
Jangan alergi terhadap kritik. Sebab, kritik yang disampaikan demi kepentingan masyarakat adat merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga adat itu sendiri.
Adat Dayak adalah kehormatan, jabatan adalah amanah, dan anggaran adalah tanggung jawab. Ketiganya tidak boleh dipisahkan dari kepentingan masyarakat adat.
Jangan sampai mandat adat kehilangan makna karena terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan.
Dewan Adat Dayak harus hadir untuk masyarakat adat, bukan masyarakat adat yang terus-menerus harus bertanya apa manfaat DAD bagi mereka.
HARDI P. HADY
Anggota Dewan Pakar Dewan Adat Dayak Kotim
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan kritik sosial penulis dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Pakar DAD Kotim.
JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Halikinnor, Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus DAD Kotim, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pihak-pihak terkait.
Informasi mengenai besaran anggaran dan dugaan praktik makelar kasus memerlukan verifikasi melalui dokumen serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.













