FKPK-RI Pertanyakan Penanganan Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp2,85 Miliar
SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Penanganan laporan dugaan korupsi proyek pembangunan gedung SMKN 4 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi sorotan Forum Komunikasi Pewarta Kepolisian Republik Indonesia (FKPK-RI) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pasalnya, laporan resmi yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) sejak 18 Februari 2026 hingga 20 November 2026 disebut belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut.
Kepala Perwakilan Kalimantan Tengah FKPK-RI, Karyani, mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan laporan disertai hasil investigasi lapangan dan dokumentasi pekerjaan proyek, tetapi belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganannya.
“Pada tanggal 18 Februari 2026, saya secara resmi atas nama FKPK-RI melaporkan dugaan korupsi proyek SMKN 4 yang terletak di Jalan HM Arsyad Km 08 Sampit-Samuda ke pihak Kejaksaan Negeri Kotim. Hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut,” tegas Karyani saat ditemui di kantornya, Jumat (20/11/2026).

Proyek Senilai Rp2,85 Miliar Jadi Sorotan
Laporan FKPK-RI tersebut berkaitan dengan Program SMK Pusat Keunggulan (PK) Skema Reguler Tahun Anggaran 2025 di SMKN 4 Sampit.
Proyek pembangunan gedung sekolah tersebut memiliki nilai bantuan sebesar Rp2.852.102.000 dan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
Berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan FKPK-RI, ditemukan sejumlah indikasi dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
FKPK-RI menduga terdapat bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian proyek.
“Adapun perihal yang saya laporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kotim, hasil investigasi FKPK-RI di lokasi di antaranya atas dugaan pekerjaan proyek yang tidak sesuai RAB, sejak pekerjaan proyek baru dimulai hingga pekerjaan proyek tersebut selesai. Foto kegiatan terlampir,” ungkap Karyani.

Keterangan Pekerja Perlu Didalami
Selain dokumentasi lapangan, FKPK-RI menyebut dugaan penyimpangan tersebut diperkuat oleh keterangan sejumlah pekerja yang terlibat dalam pengerjaan proyek.
Menurut Karyani, para pekerja memberikan keterangan mengenai beberapa bagian konstruksi yang diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi dan RAB.
Dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, pencocokan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan hasil pembangunan, hal itu perlu diuji melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kejari Kotim Diminta Transparan
Persoalan yang menjadi perhatian FKPK-RI bukan hanya mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan proyek, tetapi juga kepastian penanganan laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Masyarakat dan pelapor tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah laporan tersebut telah diregistrasi, ditelaah, ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan keterangan, atau masih dalam proses penanganan.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur diharapkan memberikan penjelasan mengenai status laporan tersebut, termasuk apabila terdapat kendala dalam proses penanganannya.
Transparansi bukan berarti aparat penegak hukum harus membuka seluruh materi penyelidikan kepada publik. Namun, informasi mengenai status administrasi dan perkembangan penanganan laporan sejauh yang diperbolehkan hukum merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan
Proyek pembangunan fasilitas pendidikan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya patut diperiksa secara profesional dan objektif.
Apalagi, pembangunan sarana pendidikan berkaitan langsung dengan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan kualitas pelayanan pendidikan.
Jangan sampai fasilitas pendidikan yang seharusnya dibangun untuk menunjang proses belajar mengajar justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaan anggarannya.
FKPK-RI berharap Kejari Kotim memberikan kepastian mengenai perkembangan laporan tersebut dan melakukan penelaahan secara objektif berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Sembilan bulan menunggu kejelasan bukan waktu yang singkat bagi pelapor. Publik berhak berharap setiap laporan dugaan penyimpangan penggunaan uang negara memperoleh penanganan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, penegakan hukum tidak cukup hanya menerima laporan. Kepercayaan publik juga dibangun melalui kepastian proses dan keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi dugaan tindak pidana.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan Karyani selaku Kepala Perwakilan Kalimantan Tengah FKPK-RI. Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dan dugaan korupsi yang disebutkan masih merupakan laporan serta klaim pihak pelapor, bukan kesimpulan hukum atau pernyataan bahwa tindak pidana telah terbukti.
Redaksi JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, pihak SMKN 4 Sampit, pelaksana kegiatan, serta instansi terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek dan perkembangan penanganan laporan tersebut.
Pewarta: Misnato













