SAMPIT || Journalistpolice.com – Angka kemiskinan di Kotawaringin Timur (Kotim) tak lagi sekadar deretan data statistik. Ia kini menjadi cermin retak arah pembangunan yang kian dipertanyakan.
Ketika angka dirilis, publik justru merespons dengan kekecewaan dan kali ini, suaranya datang lantang dari kalangan pemuda dan mahasiswa.
Sorotan terhadap tingginya angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu reaksi berantai.
Kritik yang muncul bukan lagi normatif, melainkan tudingan terbuka bahwa kebijakan daerah berjalan jauh dari realitas masyarakat.
Ketua Umum Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM), M. Ridho, menyebut kondisi ini sebagai alarm keras bagi para pengambil kebijakan, khususnya DPRD Kotim.
“Jangan sampai mandat rakyat berubah jadi formalitas tanpa keberanian. Kemiskinan ini bukan sekadar angka, tapi penderitaan nyata,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).
Ridho menilai persoalan tidak hanya pada program yang tidak efektif, tetapi juga pada kegagalan yang lebih sistemik mulai dari arah pembangunan yang melenceng, distribusi anggaran yang timpang, hingga minimnya keberpihakan politik terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, DPRD terlalu nyaman dalam rutinitas prosedural, namun kurang hadir dalam pengambilan keputusan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Dalih efisiensi anggaran pun dinilai tak lagi relevan. Publik, kata dia, sudah memahami arah belanja daerah. Yang kini dipertanyakan adalah keberanian untuk bertanggung jawab.
Kritik serupa datang dari kalangan mahasiswa. Ketua BEM STIE Sampit periode 2024–2026, Andriyanto, menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa terus diperlakukan sebagai rutinitas laporan tahunan.
“Ini bukan sekadar data. Ini bukti pembangunan belum berpihak. Akses ekonomi sempit, pendidikan belum merata, dan lapangan kerja stagnan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah dan DPRD masih terjebak pola kerja administratif mencatat, membahas, lalu melupakan.
Tanpa perubahan pendekatan, kemiskinan hanya akan menjadi agenda berulang tanpa solusi nyata.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret, terukur, dan langsung menyentuh masyarakat.
Gelombang kritik kini semakin solid, datang dari berbagai elemen pemuda, mahasiswa, hingga publik luas. Semua mengarah pada satu kesimpulan: ada jurang yang semakin lebar antara kebijakan dan kenyataan.
Jika jurang ini terus dibiarkan, bukan hanya angka kemiskinan yang meningkat, tetapi juga kepercayaan publik yang perlahan menghilang.
Kini, pertanyaannya bukan lagi seberapa tinggi angka kemiskinan, melainkan siapa yang berani benar-benar menyelesaikannya. (to)
