SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Lahan sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang pengelolaannya dipercayakan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
Sejumlah kelompok masyarakat meminta difasilitasi bertemu manajemen Agrinas untuk membicarakan peluang pengelolaan lahan melalui koperasi masyarakat sekitar perkebunan.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Audy Valent, aktivis yang dikenal di Kota Sampit dan salah seorang Ketua Forum Dayak (Fordayak) Kabupaten Kotawaringin Timur.
Menurut Audy, gagasan sejumlah koperasi masyarakat untuk turut mengelola lahan sitaan Satgas PKH yang dipercayakan kepada Agrinas patut mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia menilai, keterlibatan koperasi yang dibentuk masyarakat sekitar perkebunan dapat menjadi salah satu jalan agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Gagasan beberapa koperasi untuk turut mengelola lahan sitaan Satgas PKH yang dipercayakan pada Agrinas layak didukung oleh masyarakat dan petinggi Kotim. Hal ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar kebun,” ungkap Audy dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Soroti Pola Kerja Sama Pengelolaan
Audy juga menyoroti pola kerja sama operasional atau KSO yang selama ini, menurut pengamatannya, banyak melibatkan badan hukum berbentuk CV dan PT.
Ia menilai pola kemitraan tersebut perlu dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat sekitar perkebunan.
Menurut Audy, kondisi di sejumlah wilayah perkebunan sawit hasil sitaan Satgas PKH di Kotim perlu mendapat perhatian serius.
Ia menyebut terdapat lokasi yang pengelolaannya dinilai belum kondusif. Bahkan, menurut keterangannya, sebagian buah sawit dipanen masyarakat, ada yang dibagi-bagikan oleh pihak yang tidak jelas, dan terdapat pula lahan yang kembali dikuasai ahli waris akibat persoalan klaim lama dengan pihak perusahaan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan informasi yang disampaikan Audy, yang masih memerlukan verifikasi lapangan serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Minta Bupati dan DPRD Turun Tangan
Audy berharap Bupati Kotawaringin Timur bersama para wakil rakyat di DPRD ikut turun tangan dan memberikan perhatian terhadap gagasan koperasi masyarakat untuk mengelola lahan Agrinas.
“Kita menginginkan Bupati dan para wakil rakyat ikut turun dan mendukung niat beberapa koperasi untuk mengelola lahan Agrinas, agar keuntungan pengelolaan lahan yang sangat luas tersebut bisa dirasakan rakyat hasilnya. Dikelola koperasi dan tidak lagi dikelola perorangan CV atau PT,” tegasnya.
Ia juga berpendapat bahwa koperasi yang dibentuk masyarakat sekitar perkebunan berpotensi meningkatkan pengawasan dan keamanan kawasan.
Menurutnya, apabila masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan melalui koperasi, anggota koperasi akan memiliki kepentingan bersama untuk menjaga kebun, merawat tanaman, dan mencegah pencurian buah sawit.
“Saya yakin, bila lahan Agrinas dikelola oleh koperasi yang didirikan masyarakat sekitar kebun, pencurian atau penggarongan buah sawit akan teratasi. Sebab koperasi dan para anggotanya pasti akan sama-sama menjaga keamanan lokasi agar tidak ada lagi gangguan pencurian, dan buah pasti akan terawat dengan baik,” ujarnya.
Lima Kelompok Masyarakat Minta Audiensi
Sebelumnya, lima perwakilan kelompok masyarakat telah menyampaikan surat Nomor 01/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 kepada Pimpinan PT Agrinas Palma Nusantara, Chief Region Office Palangka Raya.
Dalam surat tersebut, mereka meminta difasilitasi bertemu manajemen Agrinas untuk memperoleh kejelasan mengenai lahan sitaan Satgas PKH yang menurut hasil verifikasi mereka memiliki keterkaitan dengan klaim hak ulayat masyarakat sekitar perkebunan.
Empat wilayah yang disebutkan dalam surat tersebut meliputi Desa Bagendang Tengah, Dusun Rongkang di Desa Natal Baru, Desa Penyang, serta Kelurahan Pasir Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Lima perwakilan kelompok yang tercantum dalam surat tersebut adalah M. Djumri, Asun, Rudianto, Ijai, dan Aen Hendrick.
Surat itu juga ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, DPRD Provinsi Kalteng, Bupati Kotim, DPRD Kotim, Kapolda Kalteng, Kapolres Kotim, Dinas Kehutanan, instansi pertanahan, DAD Provinsi Kalteng, DAD Kabupaten Kotim, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Transparansi dan Kepastian Hukum
Persoalan ini tidak hanya menyangkut siapa yang akan mengelola perkebunan, tetapi juga menyangkut status hukum lahan, kepastian hak masyarakat, mekanisme kerja sama, dan pembagian manfaat ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah, DPRD, lembaga adat, instansi pertanahan, Satgas PKH, dan Agrinas perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Usulan pengelolaan melalui koperasi perlu dikaji secara terbuka, termasuk persyaratan kelembagaan, legalitas, kemampuan operasional, mekanisme pengawasan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan aset dan lahan sitaan negara.
Klaim hak ulayat juga perlu diverifikasi berdasarkan dokumen, sejarah penguasaan, batas wilayah, dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara maupun pemerintah daerah mengenai usulan pengelolaan melalui koperasi tersebut.
JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Agrinas Palma Nusantara, Satgas PKH, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, DPRD Kotim, lembaga adat, serta seluruh pihak yang berkepentingan demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.













