SAMPIT || Journalistpolice.com – Kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu kemarahan legislatif. Antrean panjang kendaraan terjadi hampir setiap hari di SPBU, sementara harga Solar dan Pertalite di tingkat pengecer melonjak tajam.
Menyikapi permasalahan tersebut M Abadi legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Anggota DPRD Kotiawaringin Timur angkat bicara.
Menurutnya, kondisi ini diduga bukan akibat kekurangan kuota, melainkan adanya kebocoran distribusi di lapangan. Praktik pelangsiran menggunakan jeriken hingga dugaan keterlibatan oknum industri disebut menjadi penyebab BBM cepat habis.
“SPBU baru bongkar, tidak lama kemudian Solar sudah habis. Ini patut diduga ada permainan,” ujar warga.
Abadi, secara tegas mendesak BPH Migas untuk turun langsung melakukan audit distribusi BBM di wilayah Kotim.
“Kami minta BPH Migas segera turun ke lapangan. Audit SPBU dan tindak mafia pelangsir. Ini hak rakyat kecil yang dirampas,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai kuota BBM subsidi untuk Kotim sebenarnya mencukupi, namun distribusinya tidak tepat sasaran sehingga masyarakat justru kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Dampak kelangkaan mulai merembet ke sektor ekonomi. Aktivitas logistik di Sampit sebagai jalur distribusi utama di Kalimantan Tengah terancam terganggu, yang berpotensi memicu kenaikan harga barang.
“Kalau dibiarkan, inflasi daerah bisa meningkat. Usaha kecil yang paling terdampak,” tambahnya.
Legislator ini juga mendesak Pertamina memperketat pengawasan distribusi, termasuk penerapan sistem digital seperti CCTV dan barcode untuk mencegah penyalahgunaan.
Selain itu, penindakan tegas secara pidana terhadap pelaku penimbunan dan SPBU nakal dinilai menjadi langkah mendesak.
Masyarakat berharap pemerintah pusat segera turun tangan agar distribusi BBM kembali normal dan tidak merugikan rakyat kecil.
“Jangan sampai BBM subsidi terus ‘bocor’ tanpa penanganan serius. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas Abadi.
