PALANGKA RAYA – KALT ENG || Journalistpolice.com – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., mendorong pendataan warga yang belum bekerja sebagai langkah awal membuka akses terhadap peluang kerja dan pelatihan keterampilan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di rumah H. Ibam, Jalan dr. Murjani Nomor 46, Palangka Raya, Kamis (22/10/2026).
Didampingi Wadirbinmas, Kapolda berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi warga, khususnya mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Kami di sini ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian, mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi, terutama terkait pekerjaan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Kapolda.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Abraham Otniel Bob Aronggear, S.Hut., M.M.
Dalam dialog itu, sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah membantu membuka akses ke berbagai lapangan pekerjaan, mulai dari petugas keamanan atau satpam, mekanik bengkel, tenaga kebersihan, hingga pekerjaan lain yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda menekankan pentingnya pendataan awal terhadap warga yang belum bekerja. Pendataan mencakup minat, keterampilan, serta bidang pekerjaan yang ingin ditekuni agar dapat menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan pekerjaan, silakan didata terlebih dahulu, termasuk apa yang menjadi minat dan keahliannya. Setelah itu, laporkan kepada kami agar bisa dikoordinasikan dengan pemerintah, sehingga peluang pekerjaan yang tersedia dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Abraham Otniel Bob Aronggear menjelaskan bahwa pendataan perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi profesi, keterampilan, serta informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah menyusun program pembinaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja secara lebih tepat sasaran.
Kapolda menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemetaan kebutuhan dan potensi warga menjadi langkah awal untuk menentukan tindak lanjut melalui koordinasi lintas instansi.
Selain persoalan pekerjaan, warga juga menanyakan ketentuan hukum apabila kebakaran di pekarangan rumah terjadi secara tidak sengaja. Menanggapi hal tersebut, Kapolda mengingatkan pentingnya memahami ketentuan yang berlaku terkait pembakaran lahan, khususnya di kawasan gambut, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Melalui program Poliran, Polda Kalteng berharap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui pendataan pencari kerja, koordinasi dengan pemerintah, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses informasi lowongan kerja.
Program ini menjadi salah satu upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui dialog dan pemberdayaan. Dengan pemetaan kebutuhan yang tepat serta dukungan instansi terkait, warga diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap peluang kerja, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.
(Humas Polda Kalteng)
