SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Gugatan Rudiyanto terhadap PT Mulia Agro Permai (PT MAP) di Pengadilan Negeri Sampit mengungkap sejumlah persoalan serius dalam proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) yang diklaim perusahaan telah dilakukan pada 2008–2009.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menemukan kelemahan mendasar pada dokumen pembayaran, identitas penerima, hingga pembuktian hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Spt tersebut diputus pada 29 Oktober 2026 dan dibacakan pada 6 November 2026. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan para ahli waris almarhum Hongkeng Bin Bidin, termasuk Rudiyanto, serta menghukum PT MAP membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar.
Salah satu bagian penting dalam putusan tersebut adalah penilaian majelis hakim terhadap dokumen GRTT yang diajukan PT MAP sebagai bukti bahwa tanah yang disengketakan telah dibebaskan dari pihak lain.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut proses ganti rugi tersebut mengandung cacat hukum dan kelemahan pembuktian yang sangat mendasar. Perusahaan dinilai tidak berhasil membuktikan bahwa pihak-pihak penerima pembayaran benar-benar merupakan orang yang berhak atas tanah garapan almarhum Hongkeng.
Nama Dipinjam dan Tanda Tangan Dipersoalkan
Fakta persidangan mencatat keterangan saksi Anang Arifin yang mengaku tidak memiliki surat tanah dan namanya digunakan untuk sebagian bidang yang tercantum dalam dokumen pembayaran. Ia juga menerangkan bahwa dokumen disiapkan perusahaan dan dirinya hanya diminta menandatangani.
Anang mengaku menerima uang sekitar Rp601 juta untuk dibagikan kepada kurang lebih 30 orang serta memperoleh komisi sekitar Rp20 juta. Ia juga menerangkan bahwa alamat yang dicantumkan dalam dokumen bukan alamat tempat tinggalnya.
Sementara itu, saksi Ardiyanur membenarkan pernah menerima uang dari perusahaan, tetapi menyangkal tanda tangan pada dokumen GRTT atas namanya. Ia juga menyatakan identitas yang tercantum dalam dokumen berbeda dengan KTP miliknya.
Majelis hakim turut mencatat bahwa PT MAP tidak menghadirkan saksi yang mengetahui secara langsung proses verifikasi alas hak, pengukuran bidang tanah, maupun penentuan pihak yang benar-benar berhak menerima pembayaran.
Selain itu, beberapa dokumen pembayaran yang diajukan perusahaan merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya.
Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, majelis hakim menilai pembayaran kepada pihak yang tidak terbukti berhak, termasuk penggunaan nama pinjaman, merupakan kelalaian nyata atau kesengajaan yang mengindikasikan itikad buruk perusahaan.
Temuan Perdata Membuka Ruang Pemeriksaan Pidana
Temuan dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang lebih luas: apakah persoalan GRTT hanya merupakan sengketa keperdataan, atau terdapat dugaan tindak pidana dalam proses pembuatan dan penggunaan dokumen pembayaran?
Apabila ditemukan bukti bahwa tanda tangan dipalsukan, identitas penerima sengaja dicantumkan secara tidak benar, atau dokumen digunakan untuk memberikan gambaran seolah-olah tanah telah dibebaskan secara sah, maka persoalan tersebut dapat dimintakan penyelidikan kepada aparat penegak hukum.
Namun, dugaan pemalsuan, penipuan, atau penggunaan dokumen tidak benar tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Putusan perdata ini sendiri belum merupakan putusan pidana yang menyatakan pihak tertentu bersalah melakukan pemalsuan atau penipuan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen asli GRTT, identitas penerima, tanda tangan, bukti aliran pembayaran, peta bidang, serta pihak-pihak yang menyusun dan menyetujui dokumen menjadi penting untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh.
HGU PT MAP Juga Perlu Diperiksa Secara Menyeluruh
Selain persoalan GRTT, status Hak Guna Usaha (HGU) PT MAP Nomor 30 Tahun 2005 seluas 9.055,50 hektare juga menjadi bagian penting yang perlu dicermati.
Dalam perkara ini, majelis hakim tidak membatalkan HGU tersebut karena pembatalannya tidak dimohonkan dalam gugatan. Sertifikat HGU dinyatakan tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh pejabat atau pengadilan yang berwenang.
Namun, terdapat persoalan yang layak ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai riwayat penguasaan tanah, proses penerbitan HGU, peta bidang, serta hubungan antara dokumen pembebasan tanah dan bidang-bidang yang masuk dalam areal perusahaan.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan waktu penerbitan HGU dan pembayaran GRTT. HGU PT MAP tercatat terbit pada 2005, sedangkan dokumen GRTT yang dipersoalkan dalam persidangan bertanggal 2008–2009. Dengan demikian, pembayaran tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai dasar awal penerbitan HGU. Hubungan hukum dan tujuan pembayaran setelah HGU terbit perlu diperiksa melalui dokumen pertanahan dan perusahaan.
Keterangan saksi Dedi Ferdinan, karyawan bagian pemetaan PT MAP, juga mencatat bahwa dirinya tidak mengetahui proses penerbitan HGU maupun proses GRTT. Ia menerangkan bahwa peta klaim yang dibuatnya menunjukkan sebagian objek berada di dalam HGU, sebagian di luar HGU, dan sebagian bersinggungan dengan kawasan hutan.
Kondisi ini memperkuat pentingnya pemeriksaan warkah HGU, surat ukur, peta bidang, dokumen pengadaan tanah, serta pencocokan koordinat di lapangan oleh instansi berwenang.
Hak Ahli Waris atas 28 Hektare Diakui
Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Sampit menyatakan para ahli waris Hongkeng Bin Bidin sebagai pemilik sah tanah seluas sekitar 28 hektare yang berada di luar HGU Nomor 30 Tahun 2005 dan di luar parit batas yang dibuat perusahaan.
Majelis hakim juga menyatakan PT MAP melakukan perbuatan melawan hukum karena membayar ganti rugi tanah garapan Hongkeng kepada pihak yang tidak terbukti berhak, tidak menyelesaikan hak para ahli waris atas bagian tanah di dalam HGU, serta menanam, merawat, dan menguasai kelapa sawit di bagian luar HGU tanpa hak.
Adapun untuk bagian tanah yang berada di dalam HGU, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan pengembalian penguasaan fisik. Penyelesaiannya ditetapkan melalui pembayaran kompensasi.
Ganti rugi Rp5 miliar ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepatutan dan fakta persidangan, termasuk keterangan mengenai pembicaraan penyelesaian sekitar Rp5 miliar melalui seseorang bernama Erson pada 2024. Majelis hakim menegaskan bahwa keterangan tersebut merupakan persangkaan hakim dan bukan perjanjian yang mengikat.
Pemeriksaan Dokumen Menjadi Langkah Berikutnya
Dengan adanya temuan tersebut, pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi pertanahan dan aparat penegak hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Kantor Pertanahan perlu diminta memeriksa riwayat penerbitan HGU Nomor 30 Tahun 2005, termasuk warkah, peta bidang, surat ukur, serta dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pembebasan tanah.
Sementara itu, aparat penegak hukum dapat diminta menelusuri dugaan penyimpangan dalam dokumen GRTT, terutama menyangkut identitas penerima, tanda tangan, kewenangan pihak yang menerima pembayaran, dan penggunaan dokumen tersebut dalam pembuktian hak atas tanah.
PT MAP juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai proses GRTT, keabsahan dokumen pembayaran, dan dasar penguasaan tanah yang diklaim telah dibebaskan.
Hingga berita ini disusun, putusan perkara perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap. PT MAP telah mengajukan upaya banding pada 16 November 2026. Dengan demikian, proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan maupun klarifikasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Mulia Agro Permai, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh pemberitaan yang berimbang dan memastikan seluruh dugaan diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pewarta: Misnato













