Journalistpolice.com – “Siapapun Presiden Republik Indonesia, sepanjang belum berani menyatakan rakyat dibebaskan dari beban pajak, maka ia belum bisa disebut presiden terbaik.”
Pernyataan ini memang terdengar keras. Bahkan bagi sebagian orang mungkin dianggap berlebihan. Namun di balik kalimat itu, tersimpan kegelisahan panjang tentang arah pengelolaan negara yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan.
Pertanyaan paling mendasar adalah: mengapa negara yang begitu kaya sumber daya alam justru menggantungkan hidupnya pada pajak rakyat?
Hari ini, sekitar 80 hingga 82 persen pendapatan negara berasal dari pajak. Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk hasil kekayaan alam, porsinya jauh lebih kecil. Artinya, negara hidup dari keringat rakyatnya sendiri.
Dari gaji ASN, TNI/Polri, pejabat negara, menteri hingga fasilitas birokrasi, semuanya ditopang oleh pajak masyarakat. Pajak penghasilan, pajak konsumsi, hingga berbagai pungutan lain menjadi nadi utama negara.
Di titik inilah muncul sebuah ironi besar dalam kehidupan berbangsa. Bukankah negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyat?
Bukankah tujuan utama pemerintahan adalah menciptakan kemakmuran, keadilan sosial, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi?
Secara teori, sebuah negara berdiri karena empat unsur utama: wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat, dan tujuan kesejahteraan bersama. Maka idealnya, negara memaksimalkan kekayaan alam untuk membiayai kesejahteraan rakyat, bukan justru membebani rakyat sebagai sumber utama pemasukan negara.
Indonesia bukan negara miskin.
Negeri ini memiliki kelapa sawit terbesar, cadangan nikel melimpah, emas, batu bara, timah, gas, laut yang kaya, hingga hasil hutan yang luar biasa. Namun anehnya, rakyat masih diposisikan sebagai “penopang utama” negara melalui pajak.
Pertanyaannya sederhana: ke mana hasil sumber daya alam itu pergi?
Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi dalam praktiknya, banyak sumber daya justru dikuasai korporasi besar dan kepentingan asing.
Negara hanya memperoleh royalti yang nilainya tidak sebanding dengan kekayaan yang diambil. Akibatnya, negeri yang kaya ini justru seperti “menggadaikan” masa depannya sendiri.
Lebih ironis lagi, ketika kekayaan alam tidak optimal menjadi sumber kesejahteraan, negara kemudian menambal kekurangan dengan pajak dan utang.
Rakyat dipungut pajak, sementara negara terus meminjam. Ini yang kemudian memunculkan kritik keras bahwa sistem ekonomi kita sedang berjalan terbalik.
Kemiskinan pun seolah tidak pernah benar-benar dihapuskan. Yang terjadi justru pengelolaan kemiskinan melalui bantuan sosial.
Bansos memang membantu masyarakat miskin bertahan hidup. Namun jika kemiskinan terus dipelihara dari rezim ke rezim tanpa solusi mendasar, maka bansos hanya menjadi alat tambal sulam sosial dan bahkan sering berubah menjadi komoditas politik kekuasaan.
Setiap pergantian pemimpin, kemiskinan selalu dijadikan panggung pencitraan. Rakyat miskin dipotret, diberi bantuan, lalu dijadikan simbol keberhasilan pemerintahan. Tetapi realitas hidup mereka tetap sama.
Pemilu berganti pemilu, presiden berganti, menteri berganti, anggota DPR berganti, pejabat silih berganti. Namun penderitaan rakyat kecil tetap tinggal di tempat yang sama.
Inilah ironi terbesar republik ini.
Bandingkan dengan negara-negara kecil yang bahkan tidak memiliki kekayaan alam sebesar Indonesia. Norwegia sering dijadikan contoh bagaimana negara mampu mengelola kekayaan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pendidikan kuat, pelayanan publik baik, dan kualitas hidup masyarakat tinggi.
Sementara Singapura yang nyaris tak memiliki sumber daya alam justru menjelma menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia.
Indonesia memiliki segalanya, tetapi rakyatnya masih harus berjuang keras sekadar memenuhi kebutuhan dasar hidup.
Karena itu, kritik terhadap ketergantungan negara pada pajak bukan sekadar soal ekonomi. Ini adalah kritik terhadap arah kebijakan dan filosofi bernegara.
Rakyat harus mulai sadar bahwa beban terbesar negara hari ini berada di pundak masyarakat. Sementara mereka yang menikmati fasilitas kekuasaan sering kali jauh dari denyut penderitaan rakyat sehari-hari.
Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi ulang arah pengelolaan sumber daya alam, sistem ekonomi, hingga orientasi pembangunan nasional.
Sebab jika negeri sekaya Indonesia terus hidup dari pajak rakyatnya sendiri, maka ada yang keliru dalam cara negara ini dikelola.
Penulis Opini : Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit
