JAKARTA || Journalistpolice.com – Polri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rapat yang berlangsung di Mabes Polri ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia turut mengikuti kegiatan secara daring.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, sebagai upaya konsolidasi strategi produksi jagung dari hulu hingga hilir.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi agar strategi 2026 lebih kuat dan terarah,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dan perbankan dalam mengatasi kendala permodalan.
Melalui kerja sama dengan Himbara, petani difasilitasi mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung penanaman dan perluasan lahan jagung.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh pembiayaan modal usaha pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.
Selain permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen agar petani tidak terjebak praktik tengkulak.
Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap langsung dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah mencapai Rp6.400 per kilogram dan berpihak kepada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang pasti, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor ini, Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi petani jagung sebagai fondasi ekonomi pangan Indonesia.
