JAKARTA || Journalistpolice.com – Kode Etik Polri mengalami perubahan setelah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Peraturan yang disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026 tersebut membawa sejumlah perubahan penting dalam mekanisme pemeriksaan dan persidangan etik anggota Polri. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah dibukanya kemungkinan pelaksanaan sidang KKEP secara daring atau melalui media elektronik.
Kebijakan ini mencuat menjelang rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, perubahan tersebut antara lain dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan mekanisme persidangan etik terhadap terduga pelanggar.
Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring
Perubahan penting terdapat dalam Pasal 59 ayat (2). Dalam aturan sebelumnya, sidang KKEP wajib dihadiri langsung oleh terduga pelanggar.
Namun, melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut diubah menjadi:
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
Dengan demikian, anggota Polri yang menjalani sidang etik memiliki dua pilihan kehadiran, yakni secara langsung di ruang sidang atau melalui media elektronik seperti konferensi video, sepanjang memperoleh persetujuan Ketua KKEP.
Pangkat Majelis Sidang Juga Berubah
Perubahan berikutnya menyangkut susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3).
Dalam ketentuan terbaru, anggota majelis KKEP dapat berasal dari personel yang berpangkat:
- Setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar.
- Memiliki pangkat yang sama.
- Maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap keanggotaan KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3).
Perubahan ini memberikan ruang lebih luas bagi Polri dalam menentukan susunan majelis yang memeriksa perkara etik, termasuk ketika terduga pelanggar memiliki pangkat tinggi.
Sembilan Poin Perubahan dalam Perpol 4/2026
Selain mekanisme sidang daring dan susunan majelis, terdapat sejumlah perubahan lain yang perlu diperhatikan, yaitu:
- Ketentuan banding: Hak mengajukan banding atas putusan KKEP kini dibatasi kepada anggota yang dijatuhi putusan sebagai pelanggar, tidak lagi mencantumkan istri atau suami, anak, maupun orang tua.
- Audit investigasi: Ditambahkan ketentuan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
- Pemanggilan pemeriksaan: Batas penyampaian surat panggilan diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
- Susunan majelis KKEP: Anggota majelis dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
- Kehadiran dalam sidang: Sidang KKEP dapat dihadiri langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
- Susunan majelis banding: Persyaratan pangkat anggota KKEP Banding juga diperluas.
- Penempatan di tempat khusus: Batas waktu penempatan di tempat khusus diubah dari paling lama 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.
- Persyaratan pengunduran diri: Ketentuan terkait anggota yang terancam PTDH diperjelas, khususnya mengenai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Penyesuaian mekanisme pemeriksaan: Sejumlah ketentuan teknis dalam proses pemeriksaan dan penegakan kode etik turut disesuaikan.
Berkaitan dengan Sidang Etik Mantan Kapolri
Penerbitan Perpol baru ini juga mendapat perhatian karena waktunya berdekatan dengan rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri, salah satu pertimbangan penerbitan aturan tersebut memang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan sidang etik terhadap yang bersangkutan.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Sebelumnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Polri menyatakan mekanisme dan susunan majelis akan mengacu pada ketentuan baru tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Sorotan
Perubahan aturan etik ini menempatkan Polri pada tantangan untuk memastikan bahwa fleksibilitas mekanisme persidangan tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Penggunaan media elektronik dalam persidangan, misalnya, perlu disertai jaminan bahwa hak terduga pelanggar tetap terpenuhi, proses pemeriksaan berlangsung objektif, serta hasil persidangan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula dengan ketentuan mengenai pangkat anggota majelis. Ruang penyesuaian pangkat perlu diimbangi dengan jaminan independensi dan tidak adanya konflik kepentingan dalam pemeriksaan.
Masyarakat juga patut memperoleh penjelasan mengenai alasan perubahan regulasi, mekanisme penerapannya, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan sidang KKEP dilakukan.
Pada akhirnya, perubahan peraturan bukan hanya soal menyesuaikan tata cara persidangan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan kode etik di institusi kepolisian.
JournalistPolice.com akan terus memantau pelaksanaan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, termasuk proses sidang etik terhadap mantan Kapolri dan bagaimana Polri memastikan prinsip kesetaraan di hadapan aturan berlaku bagi seluruh anggota tanpa terkecuali.
Sumber: Keterangan Kadiv Humas Polri dan pemberitaan ANTARA, CNN Indonesia, serta detikNews, 18 November 2026.













