Oleh: Misnato
Journalistpolice.com – Sebanyak empat kali pembacaan putusan dilakukan penundaan merupakan puncak dari sebuah proses peradilan. Pada tahap inilah para pihak memperoleh kepastian atas sengketa yang telah mereka perjuangkan melalui proses persidangan.
Karena itu, ketika pembacaan putusan ditunda hingga empat kali, pertanyaan yang muncul bukan semata-mata “mengapa ditunda”, tetapi juga “bagaimana kepastian hukum dapat diwujudkan?”
Perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2025/PN.Spt di Pengadilan Negeri Sampit menjadi contoh yang patut mendapat perhatian. Sengketa lahan seluas 438,06 hektare milik Kelompok Tani Hapakat Bulat di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, telah melewati seluruh tahapan persidangan.
Namun, jadwal pembacaan putusan yang semula ditetapkan pada 3 Juni 2026 kembali bergeser menjadi 24 Juni, kemudian 2 Juli, dan akhirnya dijadwalkan pada 9 Juli 2026.
Dari penjelasan resmi Humas Pengadilan Negeri Sampit diketahui bahwa dua kali penundaan terjadi karena Berita Acara Sidang (BAS) belum selesai disiapkan, sedangkan penundaan terakhir disebabkan Majelis Hakim belum melaksanakan musyawarah.
Alasan tersebut tentu patut dihormati sebagai bagian dari proses administrasi dan mekanisme internal peradilan.
Musyawarah majelis merupakan tahapan penting untuk memastikan putusan lahir dari pertimbangan hukum yang matang, bukan keputusan yang tergesa-gesa. Kualitas putusan tetap menjadi prioritas utama.
Namun demikian, dalam perspektif pelayanan peradilan, penundaan yang terjadi berulang kali juga layak dievaluasi.
Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukan sekadar norma tertulis.
Asas tersebut merupakan komitmen negara agar setiap pencari keadilan memperoleh penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.
Prinsip tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang yang sama, yang mengamanatkan agar pengadilan membantu pencari keadilan serta mengatasi hambatan demi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Penundaan hingga empat kali tentu menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Para pihak harus kembali menyesuaikan waktu, mengeluarkan biaya transportasi, biaya pendampingan hukum, hingga menanggung beban psikologis akibat belum adanya kepastian hukum. Semakin lama putusan tertunda, semakin panjang pula ketidakpastian yang harus mereka hadapi.
Dalam dunia hukum dikenal adagium “Justice delayed is justice denied”. Keadilan yang terlambat bukan berarti hakim tidak adil, tetapi keterlambatan yang tidak perlu dapat mengurangi manfaat keadilan itu sendiri bagi masyarakat.
Di sisi lain, independensi hakim tetap harus dijaga. Tidak seorang pun boleh mengintervensi substansi putusan ataupun memaksa hakim untuk segera memutus perkara tanpa pertimbangan yang matang.
Kritik terhadap penundaan bukanlah kritik terhadap isi putusan, melainkan dorongan agar tata kelola administrasi perkara berjalan lebih efektif dan terencana.
Sebagai lembaga pelayanan publik, pengadilan juga memikul tanggung jawab untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi.
Ketika terjadi penundaan, penjelasan yang cepat, jelas, dan konsisten merupakan bentuk akuntabilitas yang dapat mencegah lahirnya spekulasi di tengah masyarakat.
Peristiwa di PN Sampit seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan hanya bagi satu pengadilan, tetapi juga bagi seluruh lembaga peradilan.
Persoalannya bukan sekadar berapa kali putusan ditunda, melainkan bagaimana sistem administrasi perkara mampu mengantisipasi agar jadwal pembacaan putusan benar-benar ditetapkan setelah seluruh persiapan selesai.
Masyarakat pada dasarnya tidak menuntut putusan yang terburu-buru. Yang mereka harapkan adalah putusan yang berkualitas, dibacakan tepat waktu, dan memberikan kepastian hukum.
Keseimbangan antara ketelitian hakim dan ketepatan waktu penyelesaian perkara merupakan ukuran profesionalisme lembaga peradilan modern.
Apabila pada 9 Juli 2026 putusan akhirnya dibacakan, maka rangkaian penundaan ini hendaknya menjadi bahan refleksi bersama.
Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dibangun bukan hanya melalui kualitas putusan, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan proses yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam waktu yang patut.
Pada akhirnya, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan sekadar cita-cita hukum. Asas tersebut adalah amanat konstitusional yang harus diwujudkan dalam praktik, karena kepastian hukum yang datang tepat waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan itu sendiri.
Tulisan ini merupakan pandangan penulis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk memengaruhi independensi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
