SAMPIT || Journalistpolice.com – Upaya Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memperjuangkan nasib kesejahteraan masyarakat lokal, agar jangan jadi penonton di gelanggang sendiri.
Sebagaimana yang ditegaskan Gahara selaku Ketua Harian DAD Kotim beberapa waktu lalu kepada beberapa awak media, bahwa pihaknya protes dan melayangkan desakan keras kepada PT Agrinas Palma Nusantara (PT APN) terkait pengelolaan lahan kelapa sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Upaya Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimotori Gahara ini untuk memperjuangkan nasib kesejahteraan masyarakat lokal, patut diapresiasi dan diacungi jempol dua jari sekaligus.
Gahara menegaskan, masyarakat lokal harus dilibatkan secara nyata dalam Kerja Sama Operasional (KSO), bukan sekedar jadi penonton di tanahnya sendiri.
“Kemarin kita sudah sampaikan sikap kita bahwa Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, protes terhadap Agrinas, yang sifatnya bagaimana Agrinas terbuka dalam KSO,” ujar Gahara.
“Dan kita meminta agar pihak masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal juga dilibatkan, baik itu BUMD-nya, Pengusaha lokal-nya, Bumdes-nya, tidak semata-mata masyarakat adat di daerah kita ini terabaikan,” katanya.
“Kita ingat pepatah pak Tjlik Riwut jangan sampai TIMPUN PETAK MENANA SARE, TIMPUN UYAH BATAWA BELAI, TIMPUN KAJANG BISA KUAT, nah itu yang kita tidak mau,” ucapnya.
“Hal ini sudah kita sampaikan dengan DAD Provinsi, dan dari provinsi pun sepemahaman dengan kita, karena kita dari kelembagaan terus memperjuangkan itu,” terangnya.
“Hal ini juga telah kita sampaikan langsung dengan pak gubernur, beliau juga secara prinsifnya mendukung bagaimana kelembagaan adat ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, hal itu tidak berhenti sampai disini kita akan perjuangkan sampai selesai,” jelasnya.
“Sampai ada konkritnya begitu, bahwa ada pengusaha kita, masyarakat lokal kita yang ikut diberdayakan untuk KSO, kan ini momentum sebenarnya bagi masyarakat kita yang sedang berjuang,” ungkapnya.
“Memperjuangkan kewajiban plasma 20%, dan ini adalah momentum bagaimana pihak perusahaan juga hadir, untuk memberikan kewajiban itu, hak-hak masyarakat diberikan, ini yang terus kita lakukan, kita upayakan, kita tidak akan berhenti sampai disini, bahkan sampai pusatpun tetap akan kita perjuangkan, ” tegasnya.
“Sampai kongritnya seperti apa disebut mensejahterakan masyarakat sekitar itu,” ungkapnya.
Menurut Gahara upaya menjalin komunikasi dengan Agrinas telah diupayakan, melalui pemerintah daerah, pak bupati juga kita minta kemarin bagaimana bisa menjadi fasilitas supaya kita ada audensi, bisa berkomunikasi dengan Agrinas.
Lanjutnya, pak gubernurpun kita minta kemarin, supaya ada jalur begitu, Agrinas ini kan dari pusat, dan kita dari daerah diupayakan bisa terhubung dengan Agrinas. Ini demi kepentingan daerah kita, kepentingan masyarakat di sekitar kebun juga, supaya nanti ketika Agrinas mengelola kebun-nya itu ada keamanan disitu.
Masyarakat apabila diberdayakan, saya yakin tidak ada potensi-potensi konflik dilapangan, begitu.
Ketika ditanya terkait informasi adanya PT Agrinas sudah ada menjalin komunikasi dengan BUMD via telphon, harapan tindak lanjut dari komunikasi itu bagaimana dari DAD?
Gahara mejawab;
”Kita pertanyakan kongkritnya seperti apa, jangan cuman komunikasi yang tidak ada kongkritnya, tidak ada kejelasannya, misalnya disebut bahwa BUMD sudah mendapatkan KSO sekian hektar kebun, nah itu harus dijelaskan kepada publik,” pintanya.
“Harus disampaikan kepada media, biar semuanya terang benderang, tidak sembunyi-sembunyi, ini kan kita tau dia punya PT GAB, itu dari Jakarta sana, PT MNH kalau tidak salah, ia bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Bondowoso, nah bagaimana kita orang lokal,” ungkapnya lagi.
“Kita punya kelembagaan adat, kita juga punya pesantren disini, kita banyak punya yayasan, punya pengusaha-pengusaha lokal, kita punya BUMD, Perusda, Bumdes gitu, ayo ini momentum gitu,” terangnya lagi.
Terkait tanggapan pemerintah daerah, Gahara menjelaskan bahwa pada prinsifnya Bupati Kotim mendukung perjuangan kita ini, supaya pemberdayaan orang lokal itu betul-betul ada realisasinya dan kongkrit.
Itu yang diminta, jangan cuman wacana, jangan cuman retorika, jangan cuman katanya, jangan cuman oh sudah komunikasi, tapi kongkritnya seperti apa. Sebutkan PT apa, Perusda mana, BUMD mana, Bumdes mana, itu yang harus di lihat.
Karena sampai detik ini, kita tidak melihat. Ayo siapa orang lokal katanya ada KSO dengan Agrinas, belum ada!. Sementara di berita sudah kita lihat, sudah ada jelas PT ini, dari daerah ini sudah jelas. Dari daerah kita belum ada, belum ada pernah kita lihat. Itu yang kita inginkan.
“Apalagi kita dengar dari ragion Kalimantan ini ada juga seorang putra daerah. Ini yang kita perjuangkan sama-sama, jangan sampai kita masyarakat lokal ini jadi penonton, tidak menikmati, itukan jelas berapa miliar itu,” demikian tutup Gahara.
