Oleh: Misnato, Petualang JurnalisÂ
SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Persoalan Plasma Sawit terkait ketimpangan pembagian hasil perkebunan plasma sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi sorotan publik.
Pernyataan Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengenai adanya anggota koperasi yang hanya menerima Rp100 ribu setiap tiga bulan mendapat perhatian dan apresiasi dari Misnato, Petualang Jurnalis.
Misnato menilai keberanian Rimbun mengangkat persoalan tersebut merupakan langkah positif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya anggota koperasi plasma yang selama ini menggantungkan harapan kesejahteraannya dari hasil perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai polemik pembagian uang koperasi. Lebih dari itu, terdapat persoalan mendasar mengenai transparansi pengelolaan, akuntabilitas pengurus, keadilan pembagian hasil, dan perlindungan hak-hak ekonomi anggota.
“Saya mengapresiasi keberanian Ketua DPRD Kotim, Rimbun, yang telah menyuarakan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menikmati hasil perkebunan plasma justru hanya menerima Rp100 ribu setiap tiga bulan, sementara pengelolaan dan kesejahteraan pihak-pihak tertentu menjadi pertanyaan publik,” ujar Misnato.
Puluhan Ribu Hektare, Mengapa Anggota Masih Susah?
Dalam pemberitaan Radar Sampit edisi 17 November 2026, persoalan ini mencuat setelah Rimbun menyoroti kondisi anggota koperasi plasma sawit yang disebut hanya menerima Rp100 ribu dalam kurun waktu tiga bulan, sementara pengurus koperasi disorot memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Dengan luas perkebunan plasma yang disebut mencapai hampir 55 ribu hektare di Kotim, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.
Pertanyaan mendasarnya, apakah sistem pengelolaan dan pembagian hasil selama ini sudah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan asas kekeluargaan sebagaimana semangat koperasi?
Jika perkebunan plasma memiliki produksi dan nilai ekonomi yang besar, anggota berhak mengetahui secara terbuka berapa hasil produksi, harga jual tandan buah segar (TBS), pendapatan kotor, biaya operasional, kewajiban kredit, potongan, hingga keuntungan bersih yang menjadi hak mereka.
Jangan sampai anggota koperasi hanya menerima angka akhir tanpa mengetahui bagaimana perhitungan tersebut dilakukan.
Koperasi Bukan Kerajaan Pengurus
Misnato mengingatkan bahwa koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang.
Pengurus koperasi memang memiliki tanggung jawab mengelola organisasi dan berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan. Namun, seluruh pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
Jangan sampai jabatan pengurus justru menciptakan kesenjangan antara pihak yang mengelola dan masyarakat yang menjadi pemilik manfaat koperasi.
“Pengurus itu menerima mandat dari anggota. Karena itu, pengurus harus terbuka dan bertanggung jawab. Anggota bukan bawahan pengurus. Mereka adalah pihak yang hak dan kepentingannya wajib dilindungi,” tegas Misnato.
Usulan Transfer Langsung Patut Dikaji
Gagasan Rimbun mengenai mekanisme penyaluran hasil plasma langsung ke rekening masing-masing anggota patut mendapatkan perhatian dan dikaji lebih lanjut.
Sistem pembayaran langsung berpotensi memperkecil ruang ketidakjelasan dalam distribusi hasil, sepanjang didukung data keanggotaan yang sah, perhitungan hak yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Namun, persoalan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti mekanisme pembayaran. Akar persoalan tata kelola koperasi juga harus diperiksa.
Karena itu, DPRD Kotim perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan dari pengurus koperasi, perusahaan perkebunan, dan instansi terkait.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, perlu dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
DPRD Jangan Berhenti pada Pernyataan
Misnato berharap Rimbun tetap konsisten mengawal persoalan tersebut sampai menghasilkan langkah konkret.
DPRD Kotim perlu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap koperasi-koperasi plasma, terutama menyangkut:
- Transparansi laporan keuangan dan hasil produksi perkebunan.
- Kesesuaian pembagian hasil dengan hak masing-masing anggota.
- Keterbukaan biaya operasional, kewajiban kredit, dan honorarium pengurus.
- Keabsahan data keanggotaan serta riwayat peralihan hak plasma.
- Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
Pemerintah daerah juga harus hadir memastikan bahwa kemitraan perkebunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sebagaimana tujuan program plasma.
Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Penonton
Persoalan plasma sawit di Kotim juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah masyarakat lokal telah memperoleh manfaat ekonomi secara adil dari keberadaan perkebunan di wilayahnya.
Jangan sampai masyarakat sekitar perkebunan hanya menjadi penonton, sementara sumber daya ekonomi yang berada di lingkungan mereka tidak memberikan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan.
Misnato menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menyudutkan seluruh pengurus koperasi maupun perusahaan perkebunan. Semua pihak tetap berhak memberikan penjelasan dan klarifikasi. Namun, transparansi dan pertanggungjawaban tidak boleh dihindari.
“Saya berharap Rimbun tidak berhenti pada pernyataan. Kawal sampai ada pembenahan. Jika pengelolaan sudah benar, buka datanya. Jika pembagian sudah sesuai, tunjukkan perhitungannya. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, harus ada tindakan sesuai aturan. Kepentingan anggota koperasi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkapnya.
Pada akhirnya, keberhasilan perkebunan plasma tidak boleh hanya diukur dari luas lahan, banyaknya produksi, atau besarnya keuntungan perusahaan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dan anggota koperasi.
Sebab, sangat ironis apabila puluhan ribu hektare perkebunan sawit menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi masih ada anggota koperasi yang harus bertahan hidup dengan Rp100 ribu setiap tiga bulan.
Misnato dari Petualang Jurnalis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan persoalan ini sebagai momentum membangun tata kelola plasma sawit yang transparan, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Koperasi harus menyejahterakan anggota, bukan membuat anggota bertanya-tanya ke mana hasil kebunnya.
Catatan Redaksi: JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Rimbun, pengurus koperasi, perusahaan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan kepentingan publik.
Sumber: Radar Sampit, 17 November 2026 – Pengurus Koperasi Kaya Raya, Anggota Plasma Sawit Kotim Ada yang Terima Rp100 Ribu per Tiga Bulan.













