JAKARTA || Journalistpolice.com – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri dalam operasi penyadapan yang disebut tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, hingga kalangan masyarakat.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah penyadapan sekaligus penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Selain Listyo Sigit, tiga perwira tinggi lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Perintah Diduga Melalui Jalur Lisan dan WhatsApp
Menurut penjelasan Kapolri, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi sebagaimana prosedur penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Dalam pelaksanaannya, nomor telepon yang menjadi target diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi sesuai ketentuan.
Hasil penyadapan kemudian didengarkan, diekspor, ditranskripsikan, dan dilaporkan secara berjenjang hingga kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Tidak Hanya Presiden, Sejumlah Kalangan Diduga Menjadi Sasaran
Fakta lain yang diungkap Kapolri adalah luasnya dugaan sasaran penyadapan.
Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, sasaran tersebut diduga mencakup Presiden RI, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Kapolri menegaskan bahwa penyebutan pihak-pihak tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai bahwa mereka terlibat dalam suatu tindak pidana.
Terungkap Setelah Dugaan Penghapusan Data
Kasus ini disebut mulai terungkap setelah muncul dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log aktivitas sistem, serta pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk komunikasi terkait kegiatan tersebut.
Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel dan mengembangkan perkara hingga menetapkan empat tersangka.
Dalam proses penyidikan, polisi juga melakukan penggeledahan di kediaman Listyo Sigit pada 5 November 2026 serta menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
DPR Minta Kasus Diusut Sampai Tuntas
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam rapat kerja tersebut, anggota dewan meminta agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap siapa yang memberikan perintah, apa tujuan operasi penyadapan, serta siapa saja yang menerima dan memanfaatkan hasilnya.
Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar untuk mendalami kemungkinan adanya unsur permufakatan jahat dalam perkara tersebut.
Namun, Kapolri menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Unsur tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan tersendiri.
Ancaman Pidana dan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, terdapat dugaan penghilangan dokumen elektronik dan akses ilegal yang dikenakan ketentuan pidana sesuai peran masing-masing tersangka.
Proses hukum terhadap keempat tersangka masih berjalan. Penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah, sehingga seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.
Transparansi Penegakan Hukum Menjadi Ujian
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan hanya menyangkut persoalan teknis penggunaan teknologi pengawasan komunikasi.
Perkara ini juga menyentuh persoalan kewenangan aparat, perlindungan privasi, akuntabilitas institusi penegak hukum, serta jaminan bahwa kekuasaan tidak digunakan di luar batas hukum.
Publik tentu berkepentingan mengetahui secara transparan siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa kegiatan tersebut dilakukan.
Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan kepentingan politik maupun tekanan pihak mana pun.
JurnalisPolice.com akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Sumber: Paparan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, ANTARA, CNN Indonesia, dan Reuters, 12–13 November 2026.
