JAKARTA || Journalistpolice.com – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Persoalan tersebut menjadi agenda utama rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai proses penegakan hukum, termasuk siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa motif di balik tindakan tersebut, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum. Komisi III menilai pengusutan perkara tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka, tetapi harus mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti.
Kapolri Ungkap Perkembangan Penyidikan
Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri tidak hanya menangani dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa kepolisian telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, dan dugaan makar.
Menurut Suyudi, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam dugaan tersebut. Penyidik masih mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta menelusuri rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Kapolri menegaskan bahwa dugaan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yang diduga digunakan tanpa melalui prosedur verifikasi dan dasar hukum yang semestinya.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem elektronik tersebut.
Namun, penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
DPR Minta Pengusutan Transparan
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara menyeluruh.
Komisi III ingin memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, proses penanganan perkara juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengaturan kewenangan penyadapan agar penggunaan teknologi tersebut oleh aparat penegak hukum tidak disalahgunakan.
Redaksi JournalistPolice.com akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini, termasuk hasil pengawasan DPR RI dan proses penyidikan yang dilakukan Polri.
