BerandaARTIKELPenegakan Hukum: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Penegakan Hukum: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Editorial JournalistPolice.com | 17 November 2026
Oleh: Misnato (Petualang Jurnalis)
Journalistpolice.com – “Bagi orang besar, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Bagi rakyat kecil, semut di seberang lautan tampak sebesar gajah. Begitulah wajah penegakan hukum ketika keadilan kehilangan keberpihakannya.”

Penegakan hukum merupakan salah satu ukuran paling mendasar untuk menilai kualitas keadilan dalam sebuah negara.

Namun, pertanyaan yang selalu relevan untuk direnungkan adalah: apakah hukum benar-benar berdiri sama tinggi dan berlaku sama kuat bagi semua orang, atau justru memiliki ketajaman berbeda ketika berhadapan dengan kekuasaan, kekayaan, dan rakyat kecil?

Ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas bukan sekadar sindiran sosial. Ungkapan tersebut merupakan refleksi atas keresahan masyarakat terhadap kemungkinan adanya perlakuan yang tidak setara dalam proses penegakan hukum.

BACA JUGA  Viral di Medsos Menantu Hamili Mertua, Istri Dicerai Sekarang Jadi Anak Tiri

Ketika perkara melibatkan masyarakat kecil, proses hukum terkadang terlihat begitu cepat dan tegas. Kesalahan sekecil apa pun dapat menjadi perhatian besar. Pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan dapat berjalan dengan sorotan yang begitu kuat.

Namun, ketika persoalan menyentuh kepentingan orang berpengaruh, pemilik modal besar, atau korporasi, masyarakat kerap mempertanyakan mengapa proses pengungkapannya terlihat jauh lebih rumit dan berlarut-larut.

Apakah karena perkara tersebut memang lebih kompleks? Apakah keterbatasan alat bukti menjadi kendala? Ataukah ada faktor lain yang membuat proses penegakan hukum membutuhkan waktu lebih panjang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka, berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi maupun prasangka.

BACA JUGA  Resnarkoba Kotim Ungkap Pengedar Sabu 4,56 Gram

Keadilan Tidak Boleh Mengenal Status Sosial

Hukum seharusnya tidak mengenal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, siapa yang memiliki jabatan dan siapa yang tidak memiliki kekuasaan. Di hadapan hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama.

Orang kecil tidak boleh diperlakukan lebih keras hanya karena tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Sebaliknya, orang besar tidak boleh memperoleh perlakuan istimewa hanya karena memiliki kekuatan ekonomi, jabatan, jaringan, atau pengaruh.

Demikian pula korporasi. Besarnya aset, luasnya jaringan usaha, dan kuatnya pengaruh ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kesungguhan aparat dalam menelusuri dugaan pelanggaran hukum.

Jika terdapat dugaan tindak pidana, siapa pun pihak yang terlibat harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.

Keadilan bukan tentang seberapa cepat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan tentang seberapa profesional, transparan, objektif, dan bertanggung jawab proses hukum dijalankan.

BACA JUGA  Kapolda Kalteng Buka Bimtek Korwas PPNS Tekankan Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Penegakan Hukum

Jangan Biarkan Kekuasaan Menjadi Pelindung

Salah satu tantangan terbesar penegakan hukum adalah memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh tidak berubah menjadi perisai bagi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran.

Aparat penegak hukum harus memiliki keberanian profesional untuk menelusuri perkara tanpa memandang latar belakang pihak yang diperiksa.

Tidak boleh ada perkara yang menjadi sulit hanya karena melibatkan orang berpengaruh. Tidak boleh pula perkara sederhana menjadi besar hanya karena pihak yang berhadapan dengan hukum berasal dari kalangan masyarakat lemah.

Namun, keberanian penegakan hukum juga harus berjalan bersama kehati-hatian. Jangan sampai semangat memberantas kejahatan justru mengabaikan asas praduga tak bersalah, hak pembelaan, dan prosedur hukum yang berlaku.

Sebab, keadilan tidak akan lahir dari tindakan sewenang-wenang. Keadilan harus dibangun melalui pembuktian yang sah dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA  Polres Kotim Ungkap 80 Kasus Kejahatan Jalanan, Pencuri TBS Sawit dan Alat Berat Dibekuk

Masyarakat Membutuhkan Bukti, Bukan Sekadar Janji

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan, konferensi pers, atau pernyataan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

Perkara yang melibatkan masyarakat kecil harus ditangani secara adil. Perkara yang menyangkut pejabat, pengusaha besar, maupun korporasi juga harus ditelusuri secara profesional tanpa diskriminasi.

Transparansi perkembangan penanganan perkara, kepastian prosedur, konsistensi penerapan hukum, serta keberanian mengungkap fakta merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Jika suatu perkara membutuhkan waktu panjang, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara justru melahirkan persepsi bahwa hukum hanya berani menghadapi mereka yang lemah, tetapi ragu ketika berhadapan dengan mereka yang kuat.

BACA JUGA  Opini: Kasus Penangkapan RB dan Cermin Buram Penegakan Hukum Agraria di Daerah

Penutup: Hukum Harus Tegak, Bukan Menunduk

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukanlah banyaknya rakyat kecil yang berhasil diproses, bukan pula seberapa sering aparat menggelar konferensi pers tentang penindakan.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah hukum mampu bekerja secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.

Gajah tidak boleh dibiarkan bersembunyi di balik kekuasaan, sementara semut terus-menerus diburu hanya karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan.

Hukum harus berani melihat perkara besar dengan ketajaman yang sama ketika memeriksa perkara kecil. Sebaliknya, hukum juga harus memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang dari tindakan sewenang-wenang.

Sebab, ketika hukum hanya tajam kepada yang lemah dan kehilangan keberanian terhadap yang kuat, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seseorang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.

Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tidak boleh dibeli oleh kekayaan, dan tidak boleh kehilangan keberanian di hadapan pengaruh. Hukum harus berdiri tegak untuk semua, tanpa pandang bulu.

BACA JUGA  Pemuda 22 Tahun Ditangkap, Bawa 44,12 Gram Sabu

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini