KALBAR – KETAPANG || Journalistpolice.com – Bupati Ketapang terpilih hasil Pilkada 2024 diminta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan menjunjung tinggi nilai demokratis (Clean Goverment Residu).,
Sebagai acuan praktik pemerintahan masa lalu. sebagaimana “statement” Yayat Darmawi, Koordinator Lembaga TINDAK, saat diminta legal opininya terkait dengan Harapan Masyarakat.
Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Good governance merupakan kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bahwa good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Namun keberhasilan good governance terletak pada penegakan hukum yang adil dan konsisten, artinya dalam hal penegakan supremasi hukum terhadap warganegara harus sama perlakuannya tanpa pandang bulu.
“Tingginya Kuantitas Prilaku koruptive di Kabupaten Ketapang akibat dari residu pemerintahan masalalu, mesti menjadi perhatian khusus bagi Aparat Penegak Hukum Tipikor dikalimantan barat,” ujar Yayat.
“Karena karakter prilaku koruptive d Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sudah dapat diukur, dengan seberapa suksesnya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakatnya terbangun dengan baik,” katanya.
“Agar Bupati Ketapang terpilih segera melakukan bersih bersih di lingkungan OPD terhadap pelaku pelaku korupsi, yang lahir akibat dari persekongkolan jahat, yang telah terbiasa curang pada zaman penguasa masa lalu,” harap Yayat.
Harapan dari masyarakat tersebut harus dapat diwujudkan pada program kerja bupati, sebut yayat.
Terkait dengan tolak ukur Anggaran Daerah Kabupaten Ketapang yang di bangunkan ke infrastruktur jalan, jembatan yang berbasis kepentingan masyarakat.
Dapat dilihat secara nyata dimana kualitasnya dan dimana letak fokus pembangunannya, berapa persen besarnya serapan Anggaran Daerah yang terlaksana atau terwujud. “Hal ini bisa di jadikan barometer progress keberhasilan disisi pembangunannya, tutup yayat.
(A.rahman)
