SAMPIT ||  Journalistpolice.com – Polemik anggaran olahraga kembali menjadi sorotan di Kotawaringin Timur (Kotim).
Di tengah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah XIII tahun 2026, para atlet justru dihadapkan pada ketidakpastian anggaran yang membuat persiapan terhambat.
Bagi para atlet, olahraga bukan sekadar dokumen dan administrasi. Mereka hidup dari latihan, keringat, dan harapan untuk suatu hari berdiri di podium membawa nama daerah. Namun saat ini, masa depan mereka di ajang Porprov justru terombang-ambing oleh tarik-ulur birokrasi.
Kondisi tersebut bukan disebabkan kurangnya kesiapan atlet atau pelatih, melainkan karena organisasi olahraga masih menunggu kepastian anggaran untuk menjalankan program pembinaan.
Situasi ini tidak lepas dari bayang-bayang kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim beberapa tahun lalu yang sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Sejak saat itu, berbagai prosedur penggunaan anggaran diperketat.
Setiap dokumen harus lengkap, setiap mekanisme harus sesuai aturan. Langkah kehati-hatian itu memang penting untuk mencegah penyimpangan, namun di sisi lain birokrasi yang terlalu lambat berpotensi menghambat pembinaan olahraga.
Padahal pendaftaran cabang olahraga untuk Porprov sudah dibuka sejak Februari dan waktu terus berjalan menuju pelaksanaan pada Agustus mendatang.
Jika kepastian anggaran tidak segera ditemukan, dikhawatirkan persiapan atlet akan terganggu. Bahkan bukan tidak mungkin Kotim datang ke Porprov dengan kekuatan yang tidak maksimal.
Bukan karena daerah ini kekurangan atlet berbakat, tetapi karena sistem belum mampu bergerak cukup cepat untuk mendukung mereka.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama organisasi olahraga, tetapi masa depan para atlet daerah yang telah memilih jalan prestasi.
Sebab bagi para atlet, yang mereka butuhkan dari daerahnya sebenarnya sederhana: kepastian untuk bertanding. (to/Fit)
