BerandaARTIKELStatistik Pemerintah dan Luka Ketimpangan Rakyat

Statistik Pemerintah dan Luka Ketimpangan Rakyat

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Oleh: Misnato Petualang Jurnalis, Asal Kota Sampit
Journalistpolice.com – Statistik merupakan hal yang sangat penting, ketika angka pertumbuhan ekonomi terlihat menjanjikan, tetapi kehidupan rakyat justru semakin berat, sudah saatnya kita bertanya: sebenarnya siapa yang sedang menikmati kemajuan negeri ini?

Ada sebuah pemikiran menarik yang patut direnungkan setelah saya menyimak tayangan TikTok Dr. Media Wahyudi Askar. Ia menyampaikan kritik keras terhadap cara pemerintah menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia melalui angka-angka statistik.

Pernyataannya menggelitik sekaligus mengusik kesadaran kita.

Pemerintah boleh saja menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi berada di kisaran lima persen. Namun, apakah angka tersebut benar-benar menggambarkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia?

Sebab, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan adalah dua persoalan berbeda.

Angka pertumbuhan bisa terlihat bagus di atas kertas, tetapi kenyataan di lapangan belum tentu seindah laporan pemerintah. Buruh masih berjuang dengan upah yang terbatas, masyarakat kecil menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, generasi muda kesulitan memperoleh pekerjaan, sementara kepemilikan aset dan kekayaan ekonomi semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Di sinilah persoalan sesungguhnya.

BACA JUGA  Memanas, Hampir 400 Anggota Koperasi dari Seruyan Gerunduk PN Sampit

Jangan Jadikan Statistik sebagai Tirai Penutup Realitas

Statistik seharusnya menjadi alat untuk membaca kondisi masyarakat secara objektif, bukan sekadar instrumen untuk membangun citra keberhasilan pemerintah.

Jika pertumbuhan ekonomi mencapai lima persen, rakyat berhak bertanya: siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?

Apakah petani semakin sejahtera? Apakah buruh memperoleh penghasilan yang layak? Apakah masyarakat adat mendapatkan perlindungan atas tanah leluhurnya? Apakah para lansia memiliki jaminan kehidupan yang memadai?

Ataukah pertumbuhan itu justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik modal besar, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan mereka yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya negara?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah. Justru inilah bagian dari kontrol publik dalam negara demokrasi.

Rakyat tidak cukup hanya diberi angka pertumbuhan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa kehidupannya benar-benar mengalami perbaikan.

BACA JUGA  Ketika Senjata Negara Diduga Menjadi Tameng Korporasi

Ketika Rakyat Kecil Berhadapan dengan Kekuatan Oligarki

Salah satu kritik penting Dr. Media Wahyudi Askar adalah mengenai hubungan antara kekuasaan, modal, dan penguasaan sumber daya ekonomi.

Dalam pandangannya, kelompok oligarki memiliki keistimewaan yang tidak mudah dijangkau masyarakat biasa.

Kelompok bermodal besar memiliki kemampuan memperoleh pembiayaan, menguasai aset strategis, dan membangun jaringan ekonomi yang luas. Sementara masyarakat kecil harus berjuang mendapatkan pinjaman, menghadapi bunga, membayar pajak, serta memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Seorang pekerja harus mengumpulkan penghasilan bertahun-tahun untuk memiliki rumah sederhana. Sebaliknya, kelompok pemilik modal dapat mengakumulasi aset dalam jumlah besar.

Ketimpangan seperti ini patut menjadi perhatian serius.

Namun, persoalan oligarki bukan semata-mata soal siapa yang memiliki kekayaan paling banyak. Persoalan sesungguhnya adalah ketika kekayaan ekonomi berubah menjadi pengaruh politik, kemudian pengaruh politik digunakan untuk mempertahankan keistimewaan ekonomi.

Jika keadaan seperti itu dibiarkan, demokrasi berisiko hanya menjadi panggung pergantian kekuasaan, sementara arah kebijakan tetap ditentukan oleh kepentingan kelompok tertentu.

BACA JUGA  BBM Katanya Terkendali, Nyatanya Langka: Legislator Murka, Rakyat Menjerit

Tanah Adat Jangan Menjadi Korban Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai Petualang Jurnalis, saya melihat persoalan ini juga sangat relevan dengan kondisi daerah, terutama Kalimantan.

Kalimantan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Hutan, perkebunan, pertambangan, dan berbagai sumber daya alam menjadi bagian penting dari perekonomian nasional.

Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: apakah masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, benar-benar mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan alam di tanah kelahirannya?

Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam di wilayahnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.

Jangan sampai hutan hilang, lingkungan rusak, tanah masyarakat terdesak, tetapi kesejahteraan masyarakat sekitar tidak mengalami perubahan berarti.

Investasi memang diperlukan. Perusahaan juga memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum. Namun, investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat, merusak lingkungan, atau menyingkirkan kepentingan masyarakat adat.

Pembangunan yang mengorbankan masyarakat lokal bukanlah pembangunan yang berkeadilan.

BACA JUGA  BPN Kotim, Buka Peta HGU! Jangan Biarkan Rakyat Menunggu Kepastian

Anggaran Besar, Tetapi Kesejahteraan Harus Tetap Menjadi Prioritas

Kritik berikutnya menyentuh persoalan prioritas penggunaan anggaran negara.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan koperasi, dan berbagai program nasional lainnya tentu perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.

Namun, besarnya anggaran harus berjalan beriringan dengan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Jangan sampai program yang membawa nama kepentingan rakyat justru membuka ruang penyimpangan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi.

Di sisi lain, kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, buruh, petani, dan kelompok masyarakat rentan juga tidak boleh terabaikan.

Negara harus mampu menyeimbangkan pembangunan fisik, program sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya program yang diluncurkan, melainkan pada seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

BACA JUGA  Peta SIGAP Bongkar Dugaan Lahan PT MAP di Luar Koridor HGU

Jangan Bungkam Kritik dengan Label Politik

Ada satu hal yang perlu digarisbawahi dari pemikiran Dr. Media Wahyudi Askar: menyampaikan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang otomatis berarti membenci negara.

Mengkritik kebijakan bukan berarti menjadi musuh pemerintah.

Mempertanyakan penggunaan anggaran bukan berarti menolak pembangunan.

Menyuarakan ketidakadilan bukan berarti memusuhi pemimpin.

Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Pemerintah yang kuat seharusnya tidak alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya bahan evaluasi.

Begitu pula masyarakat harus mampu membedakan kritik yang didukung fakta dengan tuduhan yang tidak memiliki dasar.

Jangan sampai ruang publik dipenuhi saling tuding, sementara persoalan utama rakyat justru tidak terselesaikan.

BACA JUGA  Empat Kali Penundaan Putusan PN Sampit, Apakah Peradilan Cepat

Negara Harus Hadir untuk Semua, Bukan Hanya untuk Mereka yang Kuat

Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh kebijakan pemerintah salah. Pembangunan tetap diperlukan, investasi tetap dibutuhkan, dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu indikator penting kemajuan negara.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Sebuah negara tidak bisa disebut berhasil apabila angka ekonominya meningkat, tetapi rakyatnya semakin sulit mendapatkan pekerjaan, biaya hidup semakin berat, pelayanan kesehatan tidak merata, dan masyarakat adat terus berjuang mempertahankan hak atas tanahnya.

Negara harus hadir bukan hanya untuk mereka yang memiliki modal besar, tetapi juga untuk mereka yang hidup dari upah harian.

Negara harus melindungi bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga pekerja yang menggerakkan perusahaan tersebut.

Negara harus memperhatikan bukan hanya kawasan perkotaan, tetapi juga masyarakat desa, pedalaman, dan komunitas adat yang selama ini menjadi bagian penting dari kekayaan bangsa.

BACA JUGA  Harga TBS Sawit Kembali Menguat, Petani Kalteng Berharap Tren Positif Berlanjut

Penutup: Rakyat Tidak Hidup dari Angka di Atas Kertas

Dari pemikiran Dr. Media Wahyudi Askar tersebut, saya menangkap satu pesan penting: jangan sampai statistik membuat kita lupa melihat kenyataan.

Rakyat tidak membeli beras menggunakan angka pertumbuhan ekonomi. Rakyat tidak membayar cicilan rumah menggunakan laporan keberhasilan pemerintah. Buruh tidak menghidupi keluarganya dengan grafik pertumbuhan IHSG.

Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, lingkungan yang sehat, dan kepastian hukum.

Jika pemerintah mengatakan ekonomi tumbuh, rakyat berhak bertanya siapa yang menikmati hasilnya.

Jika pemerintah mengatakan pembangunan berhasil, rakyat berhak menilai apakah kehidupannya benar-benar membaik.

Jika pemerintah mengklaim berpihak kepada rakyat, keberpihakan itu harus terlihat dalam kebijakan dan tindakan nyata.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan seberapa indah angka yang dipajang dalam laporan statistik, melainkan seberapa banyak rakyat yang berhasil diangkat dari kesulitan hidup.

Jangan sampai negara terlihat semakin kaya dalam statistik, tetapi rakyatnya justru semakin miskin dalam kenyataan.

Misnato – Petualang Jurnalis

Catatan redaksi: Artikel ini merupakan opini dan refleksi penulis setelah menyimak pemikiran Dr. Media Wahyudi Askar melalui tayangan TikTok.

Sejumlah angka dan pernyataan dalam tayangan tersebut merupakan klaim narasumber yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui sumber data resmi. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai hasil audit atau kesimpulan faktual atas seluruh kebijakan pemerintah.

BACA JUGA  Tugas Mulia Anggota RAPI untuk Masyarakat

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini