Oleh: Petualang Jurnalis
SAMPIT – KALTENG || Journalistpolice.com – Penutupan jalan secara permanen di kawasan Bandara H. Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sejak 22 Oktober 2026, menyisakan persoalan bagi masyarakat pengguna jalan.
Kebijakan yang semestinya diiringi dengan kesiapan infrastruktur pendukung tersebut justru menuai keluhan karena kondisi jalan alternatif dinilai belum memadai.
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama instansi terkait. Sebab, penutupan akses jalan bukan sekadar persoalan mengalihkan arus kendaraan, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan layak.
Berdasarkan kondisi yang dikeluhkan pengguna jalan, jalur alternatif yang kini harus dilalui masih bergelombang dan berdebu ketika musim kemarau. Sementara saat musim penghujan, kondisi jalan tersebut dikhawatirkan berubah menjadi becek sehingga semakin menyulitkan masyarakat yang melintas.
Pertanyaannya, apakah kondisi jalan alternatif seperti itu sudah pantas dijadikan jalur pengganti setelah akses jalan sebelumnya ditutup secara permanen?
Jalan Ditutup Permanen, Alternatif Seharusnya Sudah Siap
Dalam tata kelola pembangunan dan pelayanan publik, kesiapan infrastruktur pengganti semestinya menjadi bagian penting sebelum sebuah akses masyarakat ditutup.
Pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan tujuan penataan kawasan, tetapi juga memperhitungkan dampak kebijakan terhadap aktivitas sehari-hari warga.
Apabila penutupan jalan memang menjadi keputusan yang harus dilaksanakan, maka jalan alternatif wajib dipastikan terlebih dahulu dalam kondisi layak. Bukan sekadar tersedia secara fisik, tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna.
Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada situasi harus menerima penutupan jalan utama, sementara jalur penggantinya justru belum memberikan pelayanan yang semestinya.
Kondisi jalan bergelombang bukan hanya mengurangi kenyamanan perjalanan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Debu yang beterbangan saat kemarau juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan warga yang tinggal di sekitar jalur tersebut. Sebaliknya, ketika hujan turun, jalan yang becek berpotensi menyulitkan kendaraan melintas.
Ini bukan persoalan sepele. Infrastruktur jalan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Jarak Tempuh Bertambah, Waktu dan Biaya Ikut Terbebani
Dampak lain dari penutupan akses jalan tersebut adalah bertambahnya jarak tempuh perjalanan masyarakat.
Bagi warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut, perubahan akses tentu membawa konsekuensi terhadap waktu perjalanan dan biaya transportasi.
Pengendara sepeda motor, pekerja, pelaku usaha, pengemudi kendaraan angkutan, hingga masyarakat yang memiliki kepentingan menuju kawasan bandara harus menyesuaikan perjalanan melalui jalur alternatif.
Tambahan jarak berarti potensi peningkatan konsumsi bahan bakar, bertambahnya waktu perjalanan, serta biaya operasional yang harus ditanggung pengguna jalan.
Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, masyarakat tentu berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan mengenai alasan penutupan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata atas dampak yang ditimbulkan.
Apakah sebelum penutupan permanen diberlakukan pada 22 Oktober 2026, sudah dilakukan kajian mengenai dampak sosial, kelancaran lalu lintas, kelayakan jalan alternatif, serta bertambahnya beban perjalanan masyarakat?
Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah dan instansi terkait.
Jangan Sampai Kepentingan Penataan Mengabaikan Kepentingan Publik
Kritik ini bukan berarti menolak penataan maupun pembangunan kawasan Bandara H. Asan Sampit. Kemajuan infrastruktur dan peningkatan fasilitas bandara tentu merupakan bagian dari kebutuhan pembangunan daerah.
Namun, pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung.
Penataan kawasan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, termasuk memastikan tersedianya akses alternatif yang layak sebelum akses lama ditutup.
Pemerintah perlu mengevaluasi kondisi jalan alternatif secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan administratif atau perencanaan di atas kertas.
Jika ditemukan kerusakan, permukaan jalan bergelombang, atau persoalan drainase yang menyebabkan genangan dan becek saat hujan, maka perbaikan harus menjadi prioritas.
Pemasangan rambu petunjuk, pengaturan arus kendaraan, peningkatan kualitas permukaan jalan, serta penanganan debu ketika kemarau juga perlu menjadi perhatian.
Jangan sampai masyarakat terus-menerus menanggung dampak kebijakan tanpa kepastian kapan kondisi akses pengganti akan diperbaiki.
Pemerintah Kotim Jangan Tutup Mata terhadap Keluhan Warga
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersama pengelola Bandara H. Asan Sampit dan instansi teknis terkait perlu duduk bersama untuk mengevaluasi kebijakan penutupan jalan tersebut.
Masyarakat berhak mengetahui apa dasar penutupan permanen, siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemeliharaan jalan alternatif, serta bagaimana rencana pemerintah memastikan jalur tersebut benar-benar layak digunakan.
Jangan hanya mengukur keberhasilan pembangunan dari tertatanya kawasan bandara atau terlaksananya penutupan akses lama.
Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat tetap mendapatkan kemudahan akses, keselamatan, dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat bukan sekadar objek dari sebuah kebijakan. Mereka adalah pihak yang merasakan langsung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
Jangan Sampai Pembangunan Menjadi Beban Baru bagi Masyarakat
Persoalan penutupan jalan di kawasan Bandara H. Asan Sampit seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan penataan kawasan.
Jangan sampai sebuah kebijakan yang bertujuan mendukung kemajuan daerah justru menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat akibat tidak optimalnya persiapan infrastruktur pengganti.
Prinsipnya sederhana: jika jalan utama harus ditutup secara permanen, pastikan jalan alternatif sudah layak sebelum penutupan dilakukan.
Masyarakat tidak seharusnya dipaksa memilih antara menerima penutupan jalan atau menggunakan jalur pengganti yang kondisinya belum memadai.
Pembangunan yang berpihak kepada rakyat bukan hanya tentang membangun fasilitas baru, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terlindungi selama proses pembangunan berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu mendengar keluhan ini dan segera menghadirkan solusi konkret.
Sebab, pembangunan sejatinya bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat bagi seluruh warga.
Petualang Jurnalis
CATATAN REDAKSI
Opini ini disusun sebagai bentuk kontrol sosial dan kritik konstruktif terhadap kebijakan penutupan permanen jalan di kawasan Bandara H. Asan Sampit sejak 22 Oktober 2026, khususnya terkait kesiapan dan kondisi jalan alternatif yang dikeluhkan pengguna jalan.
Redaksi JournalistPolice.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, pengelola Bandara H. Asan Sampit, serta instansi terkait lainnya guna menghadirkan informasi yang berimbang dan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Kritik ini diharapkan menjadi masukan agar kebijakan pembangunan dan penataan kawasan tetap memperhatikan kepentingan serta kenyamanan masyarakat.
