SAMPIT – KALT ENG || Journalistpolice.com – Misteri hilangnya satu truk minyak goreng bersubsidi Minyakita dalam waktu kurang dari satu malam memicu tanda tanya besar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Di tengah tingginya harga minyak goreng yang turut mendorong inflasi daerah hingga 4,18 persen, muncul dugaan adanya permainan pada jalur distribusi yang perlu mendapat perhatian serius aparat pengawas dan penegak hukum.
Sorotan bermula dari pernyataan Anggota DPRD Kotim, Abdul Kadir, yang mengaku menerima laporan dari pedagang di Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur
Menurut informasi tersebut, satu truk Minyakita dibongkar pada sore hari, namun ketika ditanyakan kembali keesokan paginya, seluruh stok disebut telah habis.
“Saya mendapat informasi dari pedagang di Baamang. Sore hari ada bongkaran Minyakita satu truk, tetapi pagi harinya saat ditanyakan lagi, jawabannya sudah habis. Ini yang menjadi pertanyaan. Ke mana barang itu? Masa belum sampai satu hari satu truk langsung habis,” ujar Abdul Kadir.
Fenomena tersebut dinilai tidak lazim mengingat volume pasokan satu truk seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa hari. Kondisi itu juga terjadi saat banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan Minyakita dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Merespons keresahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan Polres Kotim, Kejaksaan Negeri dan Bulog melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi, termasuk pabrik PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, memastikan stok Minyakita di tingkat produsen dalam kondisi aman. Namun, hasil sidak menemukan persoalan pada pola distribusi yang dinilai terlalu panjang sehingga memengaruhi pasokan ke pasar.
“Kalau stok dikatakan aman memang aman. Tetapi Kotim ini merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar, kebun sawitnya sangat banyak, namun minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi. Setelah kami turun langsung, ternyata yang perlu dibenahi adalah pola distribusinya,” kata Irawati.
Pemerintah daerah juga menemukan adanya penurunan kuota distribusi kepada sejumlah mitra Bulog. Jika sebelumnya menerima sekitar 50 dus dalam satu kali pengiriman, kini jumlahnya menyusut menjadi sekitar 20 dus.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya kebocoran distribusi di tingkat tertentu. Meski belum ada bukti resmi mengenai praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi, habisnya satu truk Minyakita dalam hitungan jam memunculkan dugaan bahwa pasokan subsidi tidak seluruhnya mengalir ke pasar sebagaimana mestinya.
Pengamat ekonomi kerakyatan menilai, jika stok di tingkat pabrik aman tetapi barang sulit ditemukan masyarakat, maka rantai distribusi perlu diaudit secara menyeluruh.
Transparansi alur distribusi dari produsen, distributor, agen hingga pengecer menjadi kunci untuk mengungkap penyebab kelangkaan dan tingginya harga di lapangan.
Paradoks ini menjadi sorotan publik. Sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Kotim justru menghadapi tekanan inflasi akibat minyak goreng.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada sidak dan evaluasi, tetapi juga mengusut tuntas dugaan permainan distribusi yang menyebabkan Minyakita sulit dijangkau rakyat.
Pertanyaan yang kini mengemuka sederhana namun penting: jika stok aman dan produksi normal, ke mana sebenarnya satu truk Minyakita itu menghilang?
Kesimpulan
Kasus habisnya satu truk Minyakita dalam waktu kurang dari semalam menjadi alarm serius bagi tata kelola distribusi pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Di satu sisi, pemerintah memastikan stok di tingkat produsen aman.
Namun di sisi lain, masyarakat masih kesulitan memperoleh Minyakita dengan harga sesuai HET, sementara inflasi daerah terus terdorong naik.
Temuan adanya pemangkasan kuota distribusi serta panjangnya rantai penyaluran menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi produksi, melainkan efektivitas pengawasan distribusi.
Karena itu, diperlukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi Minyakita, mulai dari distributor, agen hingga pengecer, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan, penimbunan maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.
Jika tidak segera dibenahi, paradoks daerah penghasil sawit yang mengalami kelangkaan minyak goreng akan terus berulang.
Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap penyebab sebenarnya di balik raibnya pasokan Minyakita serta menjamin hak masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Sumber: Dikutif dan dilangsir dari media kanalindependen.id
