spot_img
BerandaOPINIRenungan Akhir Tahun: Harapan Rakyat di Tengah Kebijakan dan Nurani Kekuasaan

Renungan Akhir Tahun: Harapan Rakyat di Tengah Kebijakan dan Nurani Kekuasaan

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Oleh: Misnato (Petualang Jurnalis) Asal Kota Sampit

Akhir tahun selalu menjadi waktu yang jujur untuk merenung. Bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang keadaan negeri ini.

Tentang apakah kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat, dan apakah hukum masih berdiri di atas keadilan atau telah tergelincir oleh kepentingan.

Menjelang Tahun Baru 2026, rakyat kecil kembali bertanya dalam diam: apakah negara sungguh hadir untuk kami?

BACA JUGA  Opini: Masyarakat Berpendapatan Rendah Harus Bayar Mandiri Demi Gizi Sehat Harapan MBG sebagai Solusi

Banyak kebijakan mengatasnamakan kepentingan umum, namun dalam praktiknya sering terasa jauh dari realitas masyarakat bawah.

Harga kebutuhan pokok naik, akses pendidikan dan kesehatan belum merata, lapangan kerja masih sempit, sementara sebagian elite tampak tetap nyaman dan aman.

Lebih menyakitkan lagi, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) terus diuji. Hukum yang seharusnya tajam ke atas dan adil ke bawah, kerap dirasakan justru tumpul ke atas dan keras ke bawah.

BACA JUGA  PT MAP Kebal Hukum, Negara Dipermalukan di Tanah Sendiri

Muncul kesan bahwa keadilan bisa “dibeli”, bahwa yang memiliki uang dan kuasa lebih mudah dibela, sementara rakyat kecil harus pasrah menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Renungan akhir tahun ini seharusnya menjadi cermin bagi para pemegang amanah kekuasaan. Pemerintah bukan sekadar pembuat kebijakan, tetapi penjaga keadilan sosial. APH bukan sekadar penegak aturan, tetapi penjaga nurani hukum.

Tanpa kejujuran dan keberpihakan pada kebenaran, negara berisiko kehilangan kepercayaan rakyat—dan ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah kekecewaan.

BACA JUGA  Surat Tanah Dipersoalkan, Prosedur Diabaikan: Kasus R Digugat di PN Sampit

Namun renungan ini tidak hanya ditujukan kepada penguasa. Rakyat, khususnya generasi muda, juga memikul tanggung jawab moral. Diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pembiaran.

Kritik yang sehat, partisipasi aktif, dan keberanian menyuarakan kebenaran secara bermartabat adalah bagian dari cinta pada negeri. Anak muda harus menjadi suara nurani, bukan sekadar penonton keadaan.

Menyongsong Tahun Baru 2026, harapan masih ada. Harapan bahwa kebijakan benar-benar lahir dari empati, bukan transaksi.

BACA JUGA  Opini: Pendistribusian BBM Solar Bersubsidi di Kotim Dikuasai Pelangsir

Harapan bahwa hukum kembali pada marwahnya adil, bersih, dan tidak pandang bulu. Dan harapan bahwa bangsa ini dipimpin oleh mereka yang takut pada Tuhan, bukan pada kehilangan jabatan.

Semoga tahun yang akan datang menjadi titik balik: ketika kekuasaan kembali melayani, hukum kembali membela yang lemah, dan keadilan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang membayar, tetapi oleh siapa yang benar.

 

BACA JUGA  Opini: Stunting di Kabupaten Sangihe — Masalah Gizi yang Menyerap Uang Keluarga

 

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini