PALANGKA RAYA || Journalistpolice.com – Dalam upaya untuk meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kalteng) melaku Evaluasi.
Evaluasi tahap akhir berupa wawancara oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dilaksanakan hari ini, di mana seluruh jajaran pimpinan dan tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas (ZI) turut berpartisipasi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja tim yang telah bekerja keras dalam persiapan.
“Evaluasi ini adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. Kami berharap upaya yang telah dilakukan dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk meraih predikat WBBM,” ujar Maju.
Evaluasi ini dihadiri oleh pimpinan utama Kanwil Kemenkumham Kalteng, termasuk Kepala Divisi Administrasi Joko Martanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Tri Saptono S, Kepala Divisi Keimigrasian Teodorus Simarmata.
Dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid. Bersama seluruh Ketua Pokja dan tim Pokja ZI, mereka mendampingi proses evaluasi yang berlangsung intensif.
Selama wawancara, TPN menggali informasi mendalam terkait aspek pelayanan, pengelolaan anggaran, inovasi digital, serta upaya pencegahan korupsi.
Tim Pokja ZI memanfaatkan momen ini untuk mempresentasikan berbagai program unggulan, termasuk sistem pelayanan berbasis teknologi yang telah diterapkan serta inovasi lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan HAM.
Antusiasme terlihat dari seluruh tim Pokja ZI yang menyampaikan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan.
Di antaranya adalah implementasi sistem digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum, perbaikan mekanisme pengaduan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.
Proses evaluasi ini menjadi bagian dari tahapan akhir Kanwil Kemenkumham Kalteng menuju predikat WBBM.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Kalteng telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan evaluasi ini merupakan langkah lanjutan menuju capaian yang lebih tinggi dalam reformasi birokrasi. (Red)
