BerandaKabupaten Kotawaringin TimurSekolah Rakyat di Kotim Prioritaskan Warga Miskin Ekstrem

Sekolah Rakyat di Kotim Prioritaskan Warga Miskin Ekstrem

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

SAMPIT ||  Journalistpolice.com – Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Dinsos Kotim) memastikan program Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya tetap berjalan sesuai skema nasional dan menyasar masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Kotim, Hawianan.S.Sos, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan di daerah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial dan dinas/badan terkait lainnya.

“Program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2. atau secara faktual dilapangan memang masyarakat kurang mampu. Prosesnya juga melalui asesmen ketat,” ujar Hawianan saat dikonfirmasi, pada Rabu 01/04.

BACA JUGA  Korban Duel Berdarah di Kotim Dirawat Intensif di RSUD Murjani Sampit

Di Kotim sendiri, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 55 menargetkan penerimaan hingga 1.080 murid baru untuk tahun ajaran 2026/2027, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Perekrutan calon siswa dilakukan melalui kolaborasi dengan tim Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan bahkan pihak BPS pun dilibatkan seperti penjaringan calon siswa yang dilakukan tahun ajaran sebelumnya agar program tepat sasaran.

Dinsos juga membuka ruang bagi masyarakat yang belum terdata untuk tetap mengajukan diri, dengan menyerahkan dokumen awal guna dilakukan penilaian lanjutan.

BACA JUGA  Humas PT MAP Sebut Satgas PKH Sendiri Mencabut Plang Sitaan

Meski demikian, Hawi menegaskan bahwa tidak semua pendaftar akan diterima. Salah satu syarat utama adalah kondisi ekonomi keluarga.

“Kalau dalam verifikasi ternyata penghasilan orang tua di atas batas yang ditentukan, maka otomatis tidak bisa masuk,” tegasnya.

Saat ini, Sekolah Rakyat di Kotim masih menggunakan fasilitas sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026.

Dinsos berharap program ini benar-benar menjadi solusi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.(to)

BACA JUGA  LBH-MNK Laporkan 2 Perusahaan Sawit di Kotim ke Bareskrim Polri

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini