JAKARTA || Journalistpolice.com – Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin, 6 April 2026, guna mempercepat program perumahan rakyat secara nasional.
Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak melalui langkah strategis, salah satunya peningkatan program bedah rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Pemerintah kini tengah mematangkan skema renovasi rumah rakyat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.
“Tahun ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah. Targetnya mencapai 400 ribu unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini program besar yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi,” ujar Maruarar.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan optimalisasi pemanfaatan lahan negara, khususnya di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan hunian vertikal.
Lahan milik BUMN, termasuk sektor perkeretaapian seperti PT Kereta Api Indonesia, diprioritaskan guna mendukung kebutuhan rumah bagi masyarakat.
Pemerintah merancang konsep hunian terpadu dengan kombinasi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, agar tercipta keseimbangan sosial di kawasan permukiman baru.
Program ini tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga akan diperluas ke kota-kota lain seperti Bandung.
Implementasi awal telah berjalan di kawasan Senen, Jakarta. Sekitar 300 unit rumah tengah dibangun di Jalan Kramat dan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Selain itu, PT KAI juga tengah menyiapkan pembangunan tambahan sekitar 500 unit rumah dalam waktu dekat.
Presiden turut menginstruksikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk mempercepat penyediaan lahan. Skema pembiayaan dan pembangunan akan melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari entitas investasi nasional.
Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dengan langkah masif ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia berhak atas hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
