GARUT || Journalistpolice.com – Insiden ledakan saat proses pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menewaskan 13 orang pada, Senin pagi, 12 Mei 2025.
Informasi yang berhasil diperoleh media ini bahwa dari 13 orang korban tewas tersebut ada 4 orang korban berasal dari TNI Angkatan Darat , sedangkan sisanya adalah warga sipil disekitar lokasi kejadian.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan, sebelum kegiatan dimulai, seluruh prosedur pengamanan dan pengesahan lokasi telah dilakukan.
Menurut dia, lokasi pemusnahan amunisi berada jauh dari kawasan permukiman warga. Lokasi tersebut merupakan lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang rutin digunakan untuk penghancuran bahan peledak oleh militer.
“Tim pengamanan sudah masuk ke pos masing-masing dan menyatakan lokasi dalam keadaan aman sebelum peledakan dilakukan,” kata Wahyu dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin 12 Mei 2025, dikutif dan dilangsir dari tempo.co.
Proses awal pemusnahan berjalan sesuai rencana. Dua lubang peledakan digunakan untuk menghancurkan amunisi, dan keduanya meledak sempurna dalam kondisi aman. Namun insiden terjadi saat tim hendak memusnahkan sisa detonator di lubang ketiga.
“Detonator yang tersisa dimasukkan ke lubang ketiga oleh tim penyusun amunisi. Tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang menyebabkan 13 orang meninggal,” ujarnya.
Dari 13 korban tewas, empat di antaranya adalah prajurit TNI AD. Sementara sembilan korban lainnya merupakan warga sipil dari sekitar lokasi.
TNI AD Investigasi Ledakan Amunisi di Garut
Wahyu Yudhayana mengungkapkan pihak TNI sedang melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk kepolisian dan BKSDA, guna mengamankan lokasi dan menelusuri penyebab pasti ledakan.
“Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini, dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu.
Dia menjelaskan proses investigasi itu meliputi pemeriksaan beberapa pihak dan peninjauan lokasi terjadinya ledakan.
Reaksi atas Ledakan Amunisi yang Tewaskan 13 Orang
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendesak TNI mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi yang menyebabkan ledakan di Garut, yang menewaskan 13 orang. “Saya meminta untuk TNI melakukan investigasi yang mendalam guna memastikan apakah standar operasional telah dijalankan dengan benar, “ ujar Dave saat dihubungi pada Senin.
Dave menuturkan kejadian itu menyoroti urgensi penilaian secara menyeluruh dari prosedur pemusnahan amunisi yang selama ini ditetapkan. Dia mengatakan hasil evaluasi itu akan berguna untuk merumuskan langkah mitigasi terulangnya insiden mematikan tersebut.
“Saya mendorong adanya perbaikan kebijakan pemusnahan amunisi agar tidak berulangnya peristiwa serupa di masa mendatang,” ucapnya. Dia merekomendasikan kepada pemerintah dan TNI untuk meningkatkan pengawasan serta mengaudit prosedur keamanan.
Dia juga mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat di sekitar lokasi pemusnahan mengenai prosedur yang harus dijalankan. “Serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” ucap politikus partai Golkar itu.
Ia berharap pemerintah dan TNI segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan masyarakat di masa datang.
Adapun Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai ledakan amunisi di Garut harus menjadi momentum TNI mengevaluasi prosedur keamanan secara komprehensif. Hasanuddin menjelaskan amunisi yang diledakkan adalah amunisi kedaluwarsa yang secara teknis sudah tidak stabil.
Dia menyebutkan ada kesalahan perhitungan dari TNI saat meledakkan amunisi yang sudah afkir. Dia menjelaskan peledakan pertama dirancang untuk menghancurkan seluruh amunisi.
Namun, karena sifat amunisi kedaluwarsa yang tak sepenuhnya bisa diprediksi, terjadi ledakan susulan di luar kendali.
“Ini akibat dari kesalahan prediksi petugas. Dikiranya satu ledakan cukup, ternyata ada amunisi yang meledak belakangan dan menimbulkan korban,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat dihubungi pada Senin malam.
Dari sisi lokasi, Hasanuddin menilai tempat peledakan yang berada di wilayah pantai sudah sesuai ketentuan. Namun dia menekankan masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut.
“Ke depannya, pembatasan wilayah harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya,” ucap purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu.
Sekalipun pemusnahan amunisi telah mengikuti prosedur standar yang berlaku, dia tetap mendesak TNI menyempurnakan prosedur peledakan amunisi, terutama yang bersifat kedaluwarsa, agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia meminta transparansi TNI-Polri dalam penanganan insiden ledakan pemusnahan amunisi di Kabupaten Garut.
“TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan transparansi dalam penanganan kasus ini, sekaligus memperbaiki sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi. Jangan sampai kejadian serupa terulang atau terjadi di tempat lain,” kata Lola dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai NasDem itu asal daerah pemilihan Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) itu menyebutkan dia telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat.
Menurut dia, kegiatan pemusnahan amunisi itu bukan yang pertama kali dilaksanakan, sehingga seharusnya sudah ada pertimbangan matang yang dilakukan sebelumnya.
“Jarak dengan Polres juga sekitar tiga jam. Jadi seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang termasuk dalam hal pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat,” tuturnya.
Dia juga mengimbau semua pihak menunggu hasil investigasi resmi dan tidak memunculkan spekulasi-spekulasi atas insiden tersebut, demikian (Red).
