JAKARTA || Journalistpolice.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk mengoptimalkan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang kini menjadi perhatian publik.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim, dalam mengungkap perkara yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.
Usai rapat, Kapolri menyampaikan bahwa dukungan Komisi III DPR RI menjadi dorongan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dalam menuntaskan perkara tersebut.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.
Empat Oknum Pejabat Polri Jadi Tersangka
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan dokumen elektronik.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden RI, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh masyarakat, serta elemen lainnya.
Kapolri menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan terus dioptimalkan untuk mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan peran masing-masing.
Menurutnya, pengusutan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara dan berbagai kalangan yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.
Dugaan Makar Masih Didalami
Selain dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal, Polri juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kapolri menjelaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan proses penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Penyidik harus memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Pendalaman dilakukan dengan menelusuri dugaan perintah serta tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, dan mengkaji rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar tetap ditangani berdasarkan konstruksi hukum serta pembuktian masing-masing.
Kapolri Minta Waktu untuk Menuntaskan Perkara
Kapolri meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara optimal agar seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara menyeluruh dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia menegaskan bahwa Polri berkomitmen menuntaskan penanganan perkara tersebut dengan mengedepankan proses hukum dan pembuktian.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Rapat kerja bersama Komisi III DPR RI tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, sekaligus memberikan ruang bagi Polri untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara yang menyita perhatian masyarakat.
Polri diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta secara transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
